JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan antara Pimpinan DPR RI dan pemerintah terkait upaya peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga memberikan peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Bahtra menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI bersama pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi tenaga PPPK dan memperjuangkan kepastian status kepegawaian mereka.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra saat diwawancarai seusai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Bahtra, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Komisi II DPR RI dalam mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. Ia mengapresiasi perhatian dan komitmen Pimpinan DPR RI bersama pemerintah dalam mencari penyelesaian terhadap berbagai persoalan status kepegawaian yang dihadapi para tenaga PPPK.
Selain peningkatan status kepegawaian, Bahtra menyoroti kesepakatan mengenai pembiayaan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu hal penting yang terus diperjuangkan Komisi II DPR RI guna memberikan kepastian penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Bahtra menilai dukungan pembiayaan melalui APBN menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kepastian bagi tenaga PPPK. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui ketentuan pelaksanaan yang jelas sehingga memberikan kepastian mengenai status kepegawaian dan penghasilan para tenaga PPPK.
Terkait implementasinya, Bahtra menjelaskan bahwa tindak lanjut kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diterbitkan agar aspirasi para tenaga PPPK yang telah diperjuangkan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.
