TASIKMALAYA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia, khususnya untuk merespons berbagai tantangan global, termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal tersebut disampaikan Husein dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, diplomasi parlemen tidak hanya berfokus pada hubungan antarnegara, tetapi juga menjadi sarana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia melalui berbagai forum internasional.
“Tapi kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional,” ujar Husein.
Husein menjelaskan bahwa BKSAP memiliki peran mewakili DPR RI dalam berbagai forum kerja sama antarparlemen, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Setiap tahunnya, BKSAP mengikuti sekitar 30 hingga 40 forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum kerja sama parlemen negara-negara ASEAN.
Selain aktif dalam forum multilateral, BKSAP juga telah membentuk grup kerja sama bilateral dengan 102 negara sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomasi parlemen Indonesia.
Menurut Husein, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya menyangkut persoalan kemanusiaan di Palestina dan Rohingya yang terus menjadi perhatian dalam diplomasi internasional.
Ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan kemanusiaan tersebut perlu terus disuarakan agar memperoleh perhatian dalam pembahasan maupun penyusunan resolusi di tingkat internasional.
Di samping isu kemanusiaan, Husein turut menyoroti sejumlah tantangan global yang semakin kompleks dan berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, serta pembangunan nasional maupun daerah.
Tantangan tersebut mencakup konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata, penyebaran disinformasi, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, ancaman keamanan siber, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin luas penggunaannya.
Menurutnya, dinamika tersebut menunjukkan pentingnya penguatan diplomasi parlemen agar Indonesia mampu menyampaikan pandangan dan kepentingan nasional dalam pembahasan berbagai persoalan internasional.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyoroti pentingnya kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperkaya pembahasan berbagai isu global, terutama yang berkaitan dengan perkembangan dan pengaturan teknologi AI.
Bramantyo menilai kalangan akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan kajian dan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Harapannya dengan hadir di kampus-kampus, kita juga bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana kita bisa meregulasi AI ini secara regulasi internasional maupun juga nanti ke depannya menjadi acuan untuk regulasi di Indonesia itu tersendiri,” ujar Bramantyo.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan AI membawa berbagai peluang sekaligus tantangan, termasuk bagi dunia pendidikan tinggi. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu diimbangi dengan upaya menjaga kemampuan berpikir kritis mahasiswa agar tidak bergantung sepenuhnya pada sistem kecerdasan buatan.
Selain itu, Bramantyo mengingatkan bahwa pendekatan regulasi AI yang diterapkan di negara lain tidak dapat langsung diadopsi tanpa mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta kepentingan Indonesia.
Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk memberikan perspektif akademis dalam merumuskan pendekatan pengaturan AI yang sesuai dengan kondisi nasional, sekaligus mempertimbangkan perkembangan regulasi di tingkat internasional.
Melalui dialog bersama sivitas akademika Universitas Mayasari Bakti, BKSAP DPR RI berharap dapat menghimpun berbagai pandangan, kajian, dan rekomendasi mengenai isu-isu internasional yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan Indonesia.
Masukan dari kalangan perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif delegasi parlemen Indonesia dalam mengikuti forum kerja sama internasional, termasuk ketika membahas isu perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola AI.
Dengan melibatkan kalangan akademisi, diplomasi parlemen diharapkan tidak hanya menjadi ruang komunikasi antarparlemen, tetapi juga mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan hasil kajian perguruan tinggi dengan proses pembahasan kebijakan di tingkat global.
