JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan hilangnya peredaran obat terapi Covid-19 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sidak ke salahsatu apotik yang ada di
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- DPR RI belum lama ini telah menyetujui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Presiden Joko Widodo pun resmi menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama (independen) BRI mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Ini merupakan langkah yang baik
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Sekjen Gerindra Ahmad Muzani meminta seluruh anggota DPRD di seluruh daerah berdiskusi bersama kepala daerah terkait insentif tenaga kesehatan (nakes). Hal ini bertujuan agar insentif nakes yang selama
JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur Habiburokhman menyumbangkan hewan kurban berupa 4 ekor sapi dan sejumlah kambing pada momentum Idul Adha 1442 H, Selasa (19/7/2021). Pemotongan hewan kurban kemudian
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Meski belum ada pengumuman resmi, Menko PMK Muhadjir Effendy telah memberikan 'bocoran' mengenai perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani meminta
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin satuan tugas (Satgas) DPR melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Modular milik Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Barat, Jumat
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Politisi Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Habiburokhman tidak henti-hentinya terus membantu warga khususnya di Dapilnya Jakarta Timur, selain membagikan ribuan paket sembako kepada
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Pemerintah memiliki opsi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 pekan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta wacana itu dikaji secara mendalam.
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Kedua UU NO. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah menyelesaikan pembahasan dan akan mengesahkan revisi UU Otsus Papua ke paripurna dalam