JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri peluncuran Platform Digital Minhaj yang diluncurkan oleh Liga Muslim Dunia sebagai pedoman umat Islam dunia dalam ibadah dan pendidikan Islam, di
JAKARTA, Fraksigerindra.id-- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambangi kantor Liga Muslim Dunia di Makkah, Arab Saudi. Muzani disambut langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia adalah Syekh Dr. Muhammad bin
TANGERANG SELATAN, Fraksigerindra.id -- Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Maria Teresa Suhardjada menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah Ngider Tangsel, kegiatan ini kerjasama antara DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengapresiasi gerak cepat Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Ahmad
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Ketua Harian Partai, Sufmi Dasco Ahmad. Prabowo mempercayakan posisi strategis kepada orang dekatnya yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua
JAKARTA, Fraksigerindra.id - Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Muhammad Rahul SH minta anggota PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, berhenti memanas-manasi publik terkait Kebijakan PPN 12 persen yang diatur
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen oleh pemerintah mendapat perhatian khusus. Kebijakan ini didesain untuk menyasar barang dan jasa mewah guna menciptakan
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengkritik sikap PDIP yang seolah-olah melepaskan tanggung jawab atas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan diterapkan mulai
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Dra. Hj. Wardatul Asriah, menanggapi perdebatan terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang menuai polemik di tengah masyarakat, sejatinya merupakan produk legislasi yang telah disahkan sejak tahun 2021 silam. Kebijakan