JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam memastikan keamanan pangan, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Andre menjelaskan bahwa munculnya penolakan terhadap program MBG di Jakarta tidak dapat dijadikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pengalamannya mengunjungi sejumlah daerah, ia menemukan banyak siswa dan orang tua yang justru berharap dapat segera memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Pemerataan Program MBG Perlu Memperhatikan Kebutuhan Daerah
Andre mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program MBG terlihat ketika dirinya mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sejumlah wilayah di provinsi itu terdampak bencana alam.
Dalam kesempatan tersebut, Andre menyebut sejumlah siswa sekolah dasar mendatangi Presiden Prabowo untuk menyampaikan harapan agar sekolah mereka juga mendapatkan layanan MBG. Menurutnya, peristiwa itu menjadi salah satu gambaran bahwa masih terdapat masyarakat yang menantikan pemerataan pelaksanaan program.
Ia menilai aspirasi masyarakat di daerah harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah evaluasi dan keberlanjutan MBG. Terlebih, masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang berharap program tersebut dapat segera menjangkau wilayah mereka.
Oleh karena itu, Andre menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG tidak hanya perlu berfokus pada berbagai persoalan teknis, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan akses serta peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat.
Meski menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program, Andre tidak menampik masih adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Ia berpandangan bahwa berbagai persoalan tersebut harus menjadi dasar untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurutnya, kekurangan yang ditemukan di lapangan tidak boleh diabaikan. Namun, persoalan tersebut juga tidak seharusnya langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program yang masih dibutuhkan masyarakat.
Keamanan Pangan dan Kepatuhan SOP Harus Diperketat
Selain menyoroti pemerataan program, Andre memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di berbagai wilayah.
Ia menegaskan bahwa setiap insiden harus ditangani secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program.
Menurut Andre, pemerintah perlu memastikan seluruh dapur penyedia MBG menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten, mulai dari kebersihan fasilitas, proses pengolahan bahan makanan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Penerapan SOP yang ketat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Andre juga mendorong adanya tindakan tegas terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti tidak menjalankan ketentuan operasional sebagaimana mestinya.
Ia menilai sistem pengawasan harus diperkuat agar setiap potensi pelanggaran dapat segera teridentifikasi dan ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, Andre turut mendukung penggunaan teknologi, termasuk pemasangan kamera pengawas atau CCTV serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu memantau aktivitas operasional dapur MBG.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung proses pemantauan sekaligus mempercepat identifikasi terhadap potensi ketidaksesuaian prosedur dalam pengolahan maupun penyediaan makanan.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Evaluasi MBG Harus Memperhatikan Cakupan dan Kualitas Layanan
Lebih lanjut, Andre menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pelaksanaan program berjalan secara optimal dan memenuhi standar keamanan pangan.
Ia menekankan bahwa perluasan jangkauan penerima manfaat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengolahan, penyimpanan, serta distribusi makanan.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, Andre menilai pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan program perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian jumlah penerima manfaat tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap setiap insiden keracunan yang terjadi. Seluruh persoalan harus ditangani secara serius agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang telah menerima makanan, tetapi juga harus mempertimbangkan mutu pelayanan, keamanan pangan, serta manfaat gizi yang diperoleh.
Penanganan Stunting Menjadi Bagian Penting Program Pemenuhan Gizi
Andre turut mengaitkan pentingnya keberlanjutan program MBG dengan tantangan perbaikan status gizi masyarakat Indonesia, termasuk persoalan stunting yang masih ditemukan di sejumlah daerah.
Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen, sementara di Sumatera Barat mencapai 24 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan.
Andre berpandangan bahwa program pemenuhan gizi harus didukung perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta evaluasi berkala agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain memperluas akses terhadap makanan bergizi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Andre berharap pemerintah dapat mempertahankan keberlanjutan program MBG dengan terus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai aspek pelaksanaannya, baik dari sisi tata kelola, pengawasan, maupun kualitas layanan.
Ia menilai upaya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi harus berjalan beriringan dengan komitmen memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat.
Dalam konteks evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Andre menegaskan bahwa keberhasilan MBG perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan luasnya cakupan program, tetapi juga melalui peningkatan mutu pelayanan, penerapan standar keamanan pangan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
