BATAM, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pentingnya penguatan ekosistem industri di Kota Batam, Kepulauan Riau, melalui kemudahan dan kepastian perizinan, ketersediaan pasokan energi, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Andre saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut turut melibatkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), PT Danantara Asset Management (PT DAM), Kementerian Koperasi, BP Batam, serta sejumlah perwakilan BUMN dan sektor perbankan.
Andre menilai posisi Batam sebagai salah satu kawasan industri strategis membutuhkan dukungan infrastruktur dan ekosistem usaha yang terintegrasi. Menurutnya, kepastian regulasi, kesiapan lahan, serta ketersediaan energi dan material konstruksi menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi investasi sekaligus memastikan keberlangsungan aktivitas industri.
“Perkembangan kegiatan ekonomi tersebut perlu didukung kepastian perizinan dan lahan, kesiapan infrastruktur, serta pasokan energi dan material konstruksi yang andal agar investasi dapat direalisasikan dan kegiatan usaha berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Andre.
Dorong Pemerataan Energi dan Keterlibatan UMKM
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri Batam juga perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar. Oleh karena itu, peningkatan aktivitas investasi harus diimbangi dengan pemerataan akses terhadap layanan energi dan infrastruktur dasar.
Ia menyoroti pentingnya keandalan pasokan listrik serta kelancaran distribusi bahan bakar untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Ketersediaan energi yang memadai dinilai menjadi faktor penunjang bagi sektor perikanan, usaha masyarakat, serta pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
Selain pemerataan energi, Andre mendorong agar koperasi dan UMKM memperoleh kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok industri yang berkembang di Batam. Menurutnya, pertumbuhan investasi seharusnya tidak hanya meningkatkan aktivitas perusahaan besar, tetapi juga menciptakan peluang usaha dan memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menilai diperlukan dukungan yang mencakup kepastian akses pasar, pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha, serta kemudahan memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan koperasi maupun UMKM.
“Sinergi pemerintah, BUMN, dan perbankan perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus membuka peluang bagi koperasi dan UMKM dalam rantai pasok,” katanya.
Lebih lanjut, Andre menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, BUMN, lembaga pembiayaan, dan pengelola kawasan dalam mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang masih menghambat pengembangan industri dan perekonomian Batam.
Ia berharap kunjungan kerja tersebut tidak berhenti pada pembahasan persoalan, tetapi mampu menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Setiap langkah penyelesaian, menurutnya, perlu dilengkapi dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, batas waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan agar perkembangan pelaksanaannya dapat dievaluasi.
“Kami berharap forum ini menghasilkan dialog yang terbuka dan substantif, serta langkah penyelesaian dengan penanggung jawab, tenggat, dan indikator hasil yang jelas,” pungkasnya.
