BLITAR, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. Endro Hermono, MBA, menekankan pentingnya pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna mewujudkan sistem data sosial ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain perbaikan data, Endro menilai dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Endro dalam kegiatan dialog bertajuk “Ngobrol Bareng Ir. Endro Hermono, MBA Anggota DPR RI Komisi VIII dan Elim Tyu Samba, Wakil Wali Kota Blitar” yang diselenggarakan oleh PAC Partai Gerindra Sukorejo di lingkungan Klenteng, RW 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang dipandu Ketua PAC Partai Gerindra Sukorejo, Suhani, tersebut dihadiri sekitar 100 warga RW 02 Kelurahan Sukorejo. Turut hadir Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo, serta Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Tan Ngi Hing.
Dalam kesempatan tersebut, Endro menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Wakil Wali Kota Blitar bertujuan untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya dengan Ibu Wakil Wali Kota untuk menyapa masyarakat yang ada di RW 02 Sukorejo untuk mengetahui tentang unek‑unek yang ada di warga RW 02 ini,” kata Endro Hermono.
Menurut Endro, dialog bersama warga menjadi kesempatan penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami berbagai kebijakan pemerintah. Dari pertemuan tersebut, ia menemukan sejumlah persoalan yang relatif tidak kompleks, tetapi menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
Ia mengakui bahwa meskipun berbagai kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kekurangan yang memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Oleh karena itu, Endro menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program pemerintah.
“Saya juga meyakini, bahwa banyak juga dalam pelaksanaan itu masih banyak yang kurang, sehingga bantuan masukan, dan juga keikut sertaan dari masyarakat RW 02 Sukorejo ini tetap harus kita tampung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Endro menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendataan sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan desil. Menurutnya, keakuratan dan pemutakhiran data merupakan faktor penting dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan maupun menjadi sasaran berbagai program pemerintah.
Ia berharap pemerintah dapat mewujudkan sistem data ekonomi nasional yang terintegrasi, akurat, dan dapat digunakan secara konsisten oleh seluruh kementerian dan lembaga. Dengan adanya satu basis data yang dapat dipercaya, perencanaan serta pelaksanaan kebijakan diharapkan menjadi lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
“Harapannya bahwa khususnya untuk desil, kalau ini selalu ada perbaikan‑perbaikan tentunya saya meyakini bahwa nantinya di Indonesia itu ada satu data sensus ekonomi nasional yang bisa untuk menjadi patokan kepada siapapun, kementerian apapun menggunakan itu,” tandasnya.
Endro juga menegaskan bahwa komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus diperkuat. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan secara langsung dapat memberikan gambaran lebih konkret mengenai kondisi sosial ekonomi warga serta hambatan yang dihadapi dalam mengakses program pemerintah.
Ia menilai kegiatan dialog di tingkat lingkungan merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan proses evaluasi dan perumusan kebijakan. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga upaya penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih tepat.
“Tanpa mendengar langsung suara warga, legislatif sulit mengetahui hambatan‑hambatan yang ada di lapangan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Endro turut menyinggung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa berbagai keputusan dan kebijakan pemerintah tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Endro, landasan konstitusional tersebut menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terungkap bahwa banyak juga kebijakan‑kebijakan Pak Prabowo yang mendadak ini, sebetulnya apa yang diputuskan Pak Prabowo itu tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Beliau itu selalu berkoridor itu, beliau itu enggak macam‑macam, tetapi berpedoman pada Pancasila dan Undang‑Undang,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menyambut positif pelaksanaan dialog bersama masyarakat tersebut. Ia menilai pertemuan dalam suasana terbuka dan akrab dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan warga sekaligus menjadi wadah untuk mengetahui berbagai kebutuhan serta persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.
“Dialog semacam ini penting untuk mendengar persoalan ‑ persoalan baru yang muncul di lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Elim mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya memperoleh sejumlah masukan dari warga, terutama berkaitan dengan pemahaman mengenai data sosial ekonomi dan berbagai program prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah informasi yang perlu disampaikan secara lebih luas agar masyarakat memahami mekanisme, tujuan, dan manfaat dari kebijakan pemerintah. Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan sosialisasi hingga ke tingkat lingkungan terkecil.
Elim juga menyampaikan komitmen untuk terus mendukung penyebarluasan informasi mengenai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaannya dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.
“Ada beberapa hal yang memang perlu pengetahuan lebih, seperti halnya data dan lain‑lain sebagainya dan juga program‑program prioritas dari Bapak Presiden yang memang kita sebagai kader harus setia menggaungkan dan juga mensukseskan program‑program dari Bapak Prabowo Subianto,” tandasnya.
Melalui dialog tersebut, masyarakat berharap komunikasi antara pemerintah, wakil rakyat, dan warga dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Keterbukaan informasi, perbaikan kualitas data sosial ekonomi, serta penyerapan aspirasi masyarakat diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Blitar.
