JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong agar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Azis, pelaksanaan fungsi anggaran harus memastikan setiap alokasi belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada kegiatan rutin, tetapi mampu menjadi instrumen transformasi yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita menyatakan kepada mitra Komisi II bahwa RAPBN 2027 itu yang didorong adalah RAPBN yang transformatif. Transformatifnya adalah terletak pada dampak bagaimana seluruh kerja yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan dampak terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Azis dalam rapat kerja bersama mitra kerja terkait penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa meskipun sejumlah mitra kerja Komisi II berasal dari kementerian/lembaga yang bersifat nonteknis, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), program yang dijalankan tetap memiliki peran strategis dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan peran LAN dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, lembaga tersebut perlu terus melakukan pembaruan kurikulum pendidikan kedinasan dan pelatihan kepemimpinan agar menghasilkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Ketika LAN melakukan pelatihan berjenjang, dia harus mengubah kurikulum bahwa setiap pendidikan yang dilahirkan dari LAN harus mampu berdampak terhadap pelayanan publik yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas bangsa,” tegas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.
Selain menekankan pentingnya kualitas program, Azis juga mengingatkan bahwa pengelolaan APBN harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi maupun kebutuhan masyarakat dapat memerlukan penyesuaian kebijakan anggaran, termasuk melalui mekanisme realokasi yang sesuai dengan ketentuan.
“APBN bergerak harus mengikuti zaman. Manakala di tengah jalan diperlukan realokasi atau perubahan berdasarkan kebutuhan, sebaiknya dilakukan, baik sesuai aturan konsultasi ke DPR maupun di internal pemerintah supaya APBN ini menjadi luwes terhadap kebutuhan,” jelasnya.
Azis menilai fleksibilitas anggaran menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah dapat merespons berbagai kondisi secara cepat, termasuk ketika menghadapi kebutuhan mendesak di lapangan.
Ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan ruang penyesuaian anggaran secara optimal sehingga APBN tetap efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.
“Pemerintah harus lebih sigap untuk melakukan realokasi dan semacamnya untuk keperluan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” pungkasnya.
