JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan tingkat ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari.
Menurut Ramson, persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM yang sempat terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar bukan disebabkan oleh keterbatasan stok nasional, melainkan lebih dipengaruhi oleh kendala distribusi serta peningkatan permintaan terhadap jenis BBM tertentu.
“Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari, tetapi untuk di Makassar memang kemarin sama kemarin dulu mengalami masalah. Tapi hari ini sudah membaik, karena juga sudah merapat kapal yang membawa BBM di Makassar untuk region di sana. Karena tadi sudah saya telepon langsung direktur yang Pertamina Patra Niaga yang bidang BBM,” ujar Ramson saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ramson menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan stok BBM di sejumlah titik distribusi sempat mengalami penurunan adalah keterlambatan kedatangan kapal pengangkut pasokan BBM.
Khusus untuk wilayah Makassar, kondisi tersebut mulai membaik setelah kapal pembawa pasokan BBM tiba di pelabuhan setempat sehingga distribusi ke wilayah sekitar dapat kembali berjalan.
Selain faktor distribusi, Ramson menyebut adanya perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi ketersediaan BBM tertentu. Setelah harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak global, sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Peralihan konsumsi tersebut menyebabkan peningkatan permintaan secara tiba-tiba di sejumlah SPBU sehingga stok Pertalite lebih cepat berkurang sebelum pasokan berikutnya tersedia.
Karena itu, Ramson mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi bersama Pertamina. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar Pertalite benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Memang sistem kontrolnya ini BPH Migas juga harus lebih ketat mengontrol langsung di lapangan agar SPBU-SPBU itu bisa menjaga agar Pertalite itu jangan untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang memang bukan levelnya Pertalite. Jadi yang tingkat ekonominya sudah bagus, apalagi dari CC kendaraannya itu harus dibuat sistem kontrolnya oleh BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina sebagai operator,” tegasnya.
Ramson juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat pengelolaan armada transportasi BBM menuju SPBU yang mengalami penurunan stok. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi dan mencegah terjadinya kekosongan pasokan di tingkat konsumen.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat yang secara ekonomi mampu agar tetap menggunakan BBM nonsubsidi dan tidak beralih ke Pertalite ketika terjadi kenaikan harga Pertamax.
“Jadi kalau ada kenaikan Pertamax yang tidak berhak secara moral untuk membeli Pertalite, dia jangan beli Pertalite tetap aja bertahan di Pertamax. Memang harganya jadi lebih tinggi karena kenaikan di pasar global,” tambahnya.
Selain BBM, Ramson juga memastikan ketersediaan bahan bakar biodiesel atau Bio Solar (B40) berada dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi kelapa sawit nasional yang mencapai sekitar 58 juta ton per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan bahan baku Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang diperkirakan sekitar 20 juta ton untuk campuran biodiesel.
Dengan kondisi tersebut, Ramson menilai persoalan yang terjadi di sejumlah wilayah lebih berkaitan dengan aspek distribusi dan percepatan penyaluran ke titik pelayanan masyarakat.
Ramson juga menyoroti kondisi sektor minyak nasional yang masih menghadapi tantangan berupa rendahnya produksi minyak mentah dalam negeri. Saat ini, lifting minyak mentah nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan konsumsi domestik mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari.
Menurutnya, ketimpangan antara produksi dan kebutuhan domestik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga BBM nonsubsidi dalam negeri turut dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia.
Sebelumnya, kelangkaan BBM di Makassar sempat berdampak pada sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi serta kebijakan pembelajaran daring dan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara.
Komisi XII DPR RI menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM kembali berjalan normal serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah terdampak.
