GUNUNGKIDUL, FraksiGerindra.id — Keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menembus panggung pariwisata internasional dinilai layak menjadi rujukan bagi pengembangan desa wisata di berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menilai pengalaman Nglanggeran dapat menjadi best practice sekaligus tolok ukur dalam membangun desa wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Rahayu, keberhasilan Nglanggeran meraih Best Tourism Village Award pada 2021 tidak terlepas dari kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi lokal, mengelolanya secara kolektif, serta mengemasnya menjadi produk dan paket wisata yang mampu menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara.
“Ini sebenarnya menjadi contoh yang luar biasa untuk semua desa wisata di seluruh Indonesia. Desa Wisata Nglanggeran ini sudah memiliki sepak terjang sampai ke luar negeri karena mendapatkan Best Tourism Village Award di tahun 2021,” kata Rahayu usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul, DIY, Jumat (11/9/2026).
Rahayu menilai kekuatan Nglanggeran tidak hanya terletak pada daya tarik destinasi wisatanya. Keberhasilan tersebut juga ditopang oleh kemampuan masyarakat dalam membangun tata kelola, menciptakan pengalaman wisata, mengembangkan produk lokal, serta menghubungkan sektor pariwisata dengan aktivitas ekonomi warga.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai praktik pengelolaan yang telah berkembang di Nglanggeran dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam penyusunan kebijakan pengembangan desa wisata.
Hal tersebut dinilai semakin relevan mengingat pemerintah tengah menyiapkan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan.
“Selagi mereka masih menyusun peraturan undang-undangnya dan juga semua turunannya, untuk bisa melihat bukan hanya Desa Wisata Nglanggeran, tetapi semua desa wisata yang sudah memiliki sepak terjang luar biasa untuk dijadikan best practice dan bisa menjadi tolok ukur, indikator untuk desa wisata-desa wisata yang lain,” ujarnya.
Selain tata kelola, Rahayu menyoroti pentingnya keberadaan indikator yang jelas dalam mengukur perkembangan setiap desa wisata. Menurutnya, tahapan mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri harus memiliki ukuran yang objektif dan terukur.
Indikator tersebut diperlukan agar peningkatan status sebuah desa wisata benar-benar mencerminkan peningkatan kapasitas pengelolaan, kualitas destinasi, serta kemampuan menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
“Yang pertama, ada satu kesempatan yang sangat bagus, key indicator untuk digunakan para evaluator. Yang kedua, evaluatornya sendiri pun juga harus memiliki sertifikasi,” katanya.
Rahayu juga menilai skema insentif bagi desa wisata perlu diperjelas. Menurutnya, desa wisata yang berhasil meningkat dari kategori maju menjadi mandiri tidak seharusnya kehilangan dukungan pemerintah secara otomatis.
Sebaliknya, keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan bentuk insentif yang dapat membantu desa mempertahankan kualitas, memperluas pasar, serta melanjutkan pengembangan destinasi secara berkelanjutan.
“Rupanya tadi ada masukan dari Pokdarwis yang mengelola Desa Wisata Nglanggeran, ini sepertinya belum ada insentif yang jelas untuk desa wisata-desa wisata itu mau naik dari maju ke mandiri. Harapannya tentunya harus ada insentif yang jelas,” katanya.
Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran, Sugeng Handoko, membenarkan bahwa persoalan keberlanjutan dukungan pemerintah menjadi salah satu pertimbangan bagi desa wisata untuk meningkatkan statusnya.
Menurut Sugeng, sejumlah desa wisata dengan kategori maju masih memiliki keraguan untuk bertransformasi menjadi desa wisata mandiri karena adanya kekhawatiran bahwa dukungan atau bantuan pemerintah yang selama ini diterima akan berkurang atau dihentikan.
Sugeng juga menyampaikan adanya kebutuhan penguatan infrastruktur dasar di kawasan Desa Wisata Nglanggeran. Salah satu yang masih membutuhkan perhatian adalah penerangan jalan di sejumlah titik kawasan wisata.
“Kemudian terkait infrastruktur, salah satunya penerangan jalan di wisata Nglanggeran ini beberapa masih kurang,” ujarnya.
Di sisi lain, Rahayu melihat pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat.
Aktivitas pariwisata dinilai mampu mendorong perkembangan sektor UMKM, pertanian, perkebunan, hingga pengolahan produk lokal. Sejumlah bahan baku lokal juga telah melalui proses hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
“Pokdarwis ini hasil dari pariwisata menjadi multiplier effect untuk UMKM lokal. Kita melihat kakao, perkebunan dan pertanian pun juga kena dampaknya,” ujarnya.
Menurut Rahayu, pola tersebut menunjukkan bahwa desa wisata dapat menjadi penggerak ekosistem ekonomi lokal apabila dikembangkan secara terintegrasi.
Karena itu, penguatan promosi, perluasan akses pasar, dukungan pembiayaan, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan kapasitas masyarakat perlu berjalan secara bersamaan agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata semakin luas dan berkelanjutan.
Rahayu memastikan seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan pengelola Desa Wisata Nglanggeran akan dibawa dalam pembahasan Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata.
Pembahasan tersebut akan mencakup kebijakan pengembangan desa wisata serta tindak lanjut dari Undang-Undang Kepariwisataan.
“Saya sampaikan kami di Komisi VII harus melakukan tindak lanjut untuk kita bicarakan pada saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, khususnya berkaitan dengan desa wisata, dan bagaimana nanti tindak lanjut dari Undang-Undang Kepariwisataan,” pungkasnya.
