BADUNG, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendorong penguatan hilirisasi produk perikanan nasional agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.
Titiek menilai pengembangan produk olahan siap masak atau Ready to Cook dan siap santap atau Ready to Eat perlu terus diperkuat dengan tetap mengangkat kekayaan kuliner dan kearifan lokal. Pengembangan tersebut juga harus didukung sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan yang konsisten dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Titiek saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (18/9/2026).
Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan nilai tambah produk perikanan melalui peningkatan mutu dan keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus memperluas peluang ekspor.
Menurut Titiek, perubahan pola konsumsi masyarakat serta perkembangan sektor pariwisata di Bali membuka peluang besar bagi pelaku usaha perikanan untuk menghadirkan produk yang lebih praktis, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Komisi IV memandang potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, namun harus mampu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, praktis, aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen,” ujar Titiek Soeharto saat menyampaikan pengantar Kunjungan Kerja Spesifik di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai Bali memiliki keunggulan berupa kekayaan kuliner serta identitas budaya yang kuat. Berbagai produk olahan hasil laut khas daerah dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk modern tanpa menghilangkan karakter, cita rasa, dan kearifan lokal.
Pengembangan produk bernilai tambah tersebut diharapkan dapat memperluas pasar bagi pelaku usaha perikanan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal, baik untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata maupun menembus pasar ekspor.
Meski demikian, Titiek mengingatkan bahwa upaya mendorong hilirisasi harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan proses sertifikasi dan pelayanan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan harus tetap kuat, tetapi tidak boleh menimbulkan beban birokrasi baru, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami mendorong agar sistem penjaminan mutu dan sertifikasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya bagi UMKM. Namun pengawasan tetap harus kuat, proses pelayanan semakin sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, dan biayanya terjangkau,” tegas Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.
Selain memperluas akses ke pasar komersial dan ekspor, Komisi IV juga mendorong produk perikanan lokal yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan agar dapat lebih banyak dimanfaatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Titiek menilai produk perikanan dapat menjadi salah satu sumber protein penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Produk perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diharapkan dapat semakin banyak dimanfaatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini penting untuk meningkatkan konsumsi protein ikan yang mempunyai nilai gizi tinggi seperti Omega-3 untuk kecerdasan otak anak-anak,” jelas Titiek Soeharto.
Berdasarkan policy brief Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, penguatan ekosistem mutu hasil perikanan di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya potensi duplikasi pengawasan antarlembaga, prosedur sertifikasi yang berulang, serta biaya dan waktu yang harus ditanggung pelaku usaha.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi IV mendorong penguatan koordinasi dan integrasi layanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPMHKP, Badan Karantina Indonesia, Badan Pangan Nasional, BUMN pangan ID FOOD, serta pemerintah daerah.
Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien sekaligus memperkuat jaminan mutu produk perikanan dari proses produksi hingga sampai ke konsumen.
Selain itu, integrasi pengawasan dan sertifikasi diharapkan dapat mendukung perluasan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara tujuan ekspor sehingga produk perikanan Indonesia semakin mudah diterima di pasar internasional.
Komisi IV DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan rantai dingin atau cold chain untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sejak dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga diterima konsumen.
Dengan penguatan hilirisasi, penyederhanaan sertifikasi, serta peningkatan jaminan mutu, produk perikanan lokal Bali diharapkan mampu memiliki nilai tambah lebih tinggi, memperluas pasar ekspor, sekaligus mengambil peran lebih besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi melalui Program MBG.
