BADUNG, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid menyoroti masih minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar berbagai program bantuan dapat dipahami sekaligus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Menurut Khalid, sejumlah program sebenarnya telah tersedia, namun informasi mengenai akses dan mekanisme pemanfaatannya belum sepenuhnya menjangkau kelompok tani di lapangan.
“Selama ini mungkin program kita ada, tetapi sosialisasi pemahaman di kelompok tani tingkat tapak mereka tidak paham. Kalau mereka tahu banyak bibit dan tersalurkan, kan tidak ada muncul pertanyaan seperti ini dari para petani hutan,” ujar Khalid saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV mengenai Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Badung, Bali, Sabtu (19/9/2026).
Khalid menjelaskan, kebijakan terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk kawasan hutan telah memiliki landasan regulasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih dapat menghadapi berbagai kendala, terutama pada proses koordinasi dan penyampaian informasi dari instansi terkait kepada masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang telah disusun di tingkat kementerian harus diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas di daerah agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai program yang tersedia.
“Itu kenapa saya pertanyakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, biar masyarakat juga paham ada sedikit kendala yang tidak selancar dari kementerian. Jadi masyarakat paham dan tidak kecewa kalau memang bantuannya tidak keluar,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain persoalan pupuk bersubsidi, Khalid turut menyoroti ketersediaan bibit produktif bagi masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial.
Ia menilai masih terdapat petani yang kesulitan memperoleh bibit, meskipun pemerintah memiliki berbagai program yang menyediakan dukungan bibit bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta distribusi dan penyampaian informasi mengenai program tersebut diperkuat hingga ke daerah.
“Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak. Maka ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan,” tegasnya.
Khalid menilai persoalan yang dihadapi petani perhutanan sosial pada dasarnya telah memiliki sejumlah instrumen penyelesaian di tingkat pemerintah. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarlembaga serta kemampuan pemerintah memastikan informasi sampai kepada kelompok tani di tingkat paling bawah.
Menurutnya, komunikasi yang lebih terintegrasi antara kementerian, pemerintah daerah, instansi teknis, dan kelompok tani perlu diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan yang tersedia dengan pemahaman masyarakat di lapangan.
Ia berharap perbaikan koordinasi tersebut dapat membuat penyaluran pupuk bersubsidi maupun bibit produktif menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial dan peningkatan produktivitas masyarakat pengelola kawasan hutan.
