JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, mengajak mahasiswa membangun aliansi strategis untuk mengawal reformasi sistem pemasyarakatan serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil.
Ajakan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Pengurus Nasional BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Nusantara dan Koordinator Pusat Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Sugiat menyampaikan bahwa Komisi XIII saat ini tengah membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan sebagai bagian dari agenda legislasi. Ia menegaskan bahwa masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan penting dalam pembahasan tata kelola pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Komisi XIII sedang dalam kerja-kerja legislatif membentuk panja pemasyarakatan. Sore ini juga kami akan menggelar FGD dengan Kementerian Pemasyarakatan untuk membahas tata kelola yang lebih inklusif dan adil,” ujarnya.
Komisi Baru Fokus Hukum dan HAM
Sugiat menjelaskan, Komisi XIII merupakan komisi baru DPR RI pada periode ini yang secara khusus menangani pembangunan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dalam pelaksanaannya, komisi ini bermitra dengan sejumlah lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, serta Kementerian HAM.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan dari berbagai mitra tersebut, masih banyak masyarakat menghadapi dugaan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Aduan yang masuk umumnya melibatkan oknum aparatur penegak hukum, oknum pemerintah, maupun korporasi.
“Setiap rakyat berhadapan dengan oknum aparat, peluang menangnya kecil. Berhadapan dengan pemerintah juga kecil. Apalagi dengan korporasi. Kalau tidak kita keroyok bersama-sama, rakyat akan selalu kalah,” tegasnya.
Soroti Kasus dan Penguatan Basis Rakyat
Dalam kesempatan itu, Sugiat juga menyinggung kasus seorang warga lanjut usia bernama Nek Sauda yang disebut menjadi korban kekerasan setelah menolak aktivitas mafia tambang di wilayahnya. Ia menilai kasus tersebut mencerminkan persoalan struktural yang masih terjadi di berbagai daerah, terutama ketika warga memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidup tanpa pendampingan hukum yang memadai.
Sugiat mendorong mahasiswa untuk memperkuat peran di tingkat akar rumput, tidak hanya bergerak di ruang-ruang elit. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok terdidik yang mampu menjembatani aspirasi rakyat dengan pengambil kebijakan.
“Mahasiswa punya koneksi ke elit, tapi juga punya akar kuat ke bawah. Jangan hanya menggantung ke atas, tapi juga harus punya pijakan ke bawah,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal terbentuknya aliansi berkelanjutan antara DPR dan mahasiswa dalam mengawal isu hukum dan HAM.
“Komisi XIII lima tahun ke depan dihadirkan dalam konteks itu, untuk sebanyak-banyaknya memenangkan pertarungan rakyat yang selama ini menjerit sendirian,” kata Sugiat.
Dengan kolaborasi yang terbangun, ia optimistis reformasi kebijakan di bidang hukum dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif serta berpihak pada keadilan sosial.
