JAKARTA, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan perlunya penguatan dan penambahan anggaran guna mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah terdampak bencana. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan pada Rabu, (14/1/2026).
Titiek menyampaikan bahwa Komisi IV memberikan perhatian serius terhadap kondisi petani dan nelayan di daerah terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan lahan produksi dan sumber mata pencaharian. Ia menilai kerusakan lahan akibat bencana tidak serta-merta dapat dipulihkan dalam waktu singkat, meskipun rehabilitasi dilakukan.
“Ini menyangkut sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan. Banyak sawah petani yang tidak bisa ditanami lagi. Kalaupun direhabilitasi, tentu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Dalam masa transisi selama proses rehabilitasi lahan berlangsung, Titiek menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Oleh karena itu, Komisi IV meminta kejelasan langkah konkret dari kementerian terkait untuk menjamin mata pencaharian petani dan nelayan selama masa pemulihan.
“Kami mempertanyakan, dalam menunggu rehabilitasi ini, apakah masyarakat masih memiliki mata pencaharian, dan bagaimana tindakan dari kementerian-kementerian terkait untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Titiek menilai bahwa penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi lintas sektor serta dukungan anggaran yang memadai, mengingat bencana terjadi di sejumlah wilayah. Ia menyebutkan daerah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam rapat kerja tersebut.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan bahwa program pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berjalan secara terpadu dengan dukungan anggaran yang cukup agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami mendorong agar penanganan dan pemulihan pascabencana ini didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas,” tegas Titiek.
Ia menambahkan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan serta alokasi anggaran pemerintah agar proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
