JAKARTA, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti besarnya dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut dinilai memberikan tekanan serius terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Penegasan tersebut disampaikan Titiek dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rabu (14/1/2026).
“Bapak ibu yang kami hormati, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak yang sangat serius, khususnya terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa banjir bandang dan longsor telah menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan produksi.
“Ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan terdampak banjir sehingga produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan,” lanjutnya.
Titiek menambahkan, dampak bencana tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan hidup masyarakat serta pelaku usaha di sektor terkait. Tekanan ekologis, khususnya pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), turut memperburuk kondisi lingkungan.
“Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan, serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup,” ujarnya.
Oleh karena itu, Titiek mendorong agar proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, upaya pemulihan tidak dapat dilakukan secara terpisah atau parsial.
Ia menekankan bahwa program pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan harus dijalankan secara simultan dan saling terintegrasi.
“Kami mendorong agar penanganan dan pemulihan pascabencana ini didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas,” tegasnya.
