JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih berpihak kepada industri lokal, khususnya dalam sektor kopi. Dalam rapat kerja bersama Kemendag, Senin (14/7/25) Kawendra menyoroti perlunya keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha dan produsen lokal di tengah maraknya dominasi brand asing.
“Kita harus melindungi pemain lokal kita juga, harus ada keberpihakan. Banyak brand kopi dan kafe menjamur di Indonesia, tapi berapa banyak yang benar-benar menggunakan produk Indonesia, baik dari bahan baku maupun mesinnya?” ujar Kawendra dalam rapat, Senin (14/7/25).
Ia mencontohkan keberadaan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) di Jember, Jawa Timur, yang menurutnya mampu memproduksi mesin pengolahan kopi dan kakao berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih efisien dibanding produk impor.
“Contoh sederhana, di dapil saya Jember ada Puslitkoka. Ini pusat penelitian kopi dan kakao pertama dan satu-satunya di Indonesia. Mereka bisa hasilkan mesin pengolahan kopi yang kualitasnya bagus tapi harganya hanya sekitar 1/6 dari produk luar. Kalau ada intervensi kebijakan, ini bisa jadi kekuatan besar untuk industri dalam negeri,” paparnya.
Kawendra juga menilai rendahnya Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia pasca pandemi yang hanya mencapai 46,7, hal ini menunjukkan belum adanya strategi signifikan untuk melindungi pasar domestik. Kawendra mengusulkan agar ada regulasi yang mendorong penggunaan produk local untuk usaha beroperasi di Indonesia.
“Kalau mau buka gerai di Indonesia, ya mesinnya harus dari lokal atau minimal sekian persen komponennya buatan dalam negeri. Jangan sampai pasar lokal kita cuma jadi bancakan pemain global,” tegasnya.
Selain itu, Kawendra juga membuka peluang kolaborasi antara Kemendag dan Pemkab Jember untuk mendorong penggunaan mesin produksi Puslitkoka secara lebih luas. Ia menekankan bahwa dukungannya bukan semata karena daerah pemilihannya, melainkan karena kualitas produk tersebut yang layak masuk pasar nasional.
“Silakan koordinasi dengan Pemkab Jember untuk mekanisme kerjasamanya. Ini bukan soal dapil saya, tapi soal kualitas produk nasional yang harus kita dukung bersama,” tutupnya.
