TEGAL, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa.
Hal tersebut disampaikan Hekal dalam kegiatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (21/10/2026). Ia menekankan pentingnya mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan para kepala desa untuk mengetahui berbagai kendala pelaksanaan program pemerintah di daerah.
“Sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, saya bersama Fraksi Gerindra berkomitmen penuh untuk mengawal dan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sukses, salah satunya dengan turun langsung mendengarkan aspirasi serta keluhan para kepala desa mengenai kendala di daerah,” ujar Hekal.
Menurut Hekal, aspirasi pemerintah desa merupakan masukan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program nasional. Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan perlu ditindaklanjuti secara terbuka dan terukur agar kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk keluhan mengenai ketersediaan lahan dan penyesuaian anggaran yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kami mendorong evaluasi dan tindakan korektif secara transparan terhadap berbagai polemik yang terjadi, baik pada urusan MBG maupun program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) terkait persoalan lahan dan pemotongan anggaran,” kata Hekal.
Hekal menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap kendala dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai kewenangan instansi terkait. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa juga diperlukan agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun administratif.
Selain itu, Hekal menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Menurutnya, efektivitas anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan, tetapi juga dari kemampuan program dalam mencapai sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Mengingat kebijakan efisiensi anggaran sejatinya ditujukan untuk alokasi program yang paling efektif, seluruh masukan daerah untuk perbaikan pelaksanaan program dan hal lainnya kami catat dan perjuangkan secara sistematis sebagai prioritas pembahasan pasca-reses demi pemenuhan kebutuhan rakyat dan pembangunan desa,” lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Hekal memandang penguatan pengawasan dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam memastikan program pemerintah terlaksana secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peran BPKP melalui pengawasan intern pemerintah menjadi penting untuk mendukung evaluasi tata kelola serta mengidentifikasi aspek pelaksanaan program yang memerlukan perbaikan.
Hekal juga menekankan bahwa berbagai aspirasi yang dihimpun dari daerah perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan pengawasan DPR RI sesuai kewenangannya, termasuk dengan mendorong koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, tindak lanjut tersebut diperlukan agar persoalan yang dihadapi pemerintah desa tidak berhenti sebagai catatan aspirasi, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pengawalan dan evaluasi yang berkelanjutan, Hekal berharap program prioritas pemerintah dapat terlaksana semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
