WAMENA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro mendorong pemerintah mempercepat pembangunan konektivitas darat yang menghubungkan Jayapura dengan Wamena, Papua Pegunungan. Menurutnya, keberadaan jalur darat yang memadai penting untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara.
“Kalau transportasi hanya mengandalkan jalur udara, ketika penerbangan tidak dapat dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Multiplier effect-nya juga banyak, misalnya terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat. Aktivitas masyarakat pun pada akhirnya ikut tersendat,” ujar Sriyanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Papua Pegunungan, Wamena, Senin (12/10/2026).
Sriyanto menjelaskan, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pembangunan konektivitas di Papua, termasuk jalur Jayapura-Wamena yang memiliki jarak sekitar 400 kilometer melalui jalur darat. Sementara itu, perjalanan menggunakan pesawat hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Namun, kondisi cuaca yang berubah-ubah kerap menyebabkan penerbangan mengalami gangguan sehingga masyarakat membutuhkan alternatif transportasi yang lebih dapat diandalkan.
Menurutnya, pembangunan jalur darat Jayapura-Wamena hingga saat ini belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat sekitar 47 kilometer ruas jalan yang belum terbangun. Selain itu, sejumlah jembatan juga membutuhkan penanganan dengan kebutuhan anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 miliar.
“Saya kira anggaran sebesar itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak yang akan diberikan. Saya kira inilah momentum bagi Komisi V setelah melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sriyanto menilai peningkatan kualitas konektivitas darat akan memberikan dampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga diyakini dapat memperkuat aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Kalau jalur darat dari Jayapura ke Wamena sudah mulus dan dapat ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini tentu akan turut mendorong perekonomian di beberapa daerah,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur dan konektivitas yang masih dihadapi masyarakat di wilayahnya. Salah satu persoalan yang disoroti adalah akses transportasi darat yang menghubungkan Jayawijaya dan Yahukimo yang masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kerusakan pada Jembatan Kali Eagec.
Selain jembatan, kerusakan juga ditemukan pada sejumlah ruas jalan di Kota Dekai, akses menuju Bandara Nop Goliat, serta jalur yang menghubungkan antardistrik dan kabupaten di wilayah sekitar. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang serta sejumlah ruas yang belum memenuhi standar kelayakan turut menghambat mobilitas masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa survei di sejumlah wilayah Yahukimo belum dapat dilakukan secara optimal karena faktor keamanan. Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu kendala yang membatasi akses petugas untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Kondisi keamanan tersebut turut menjadi tantangan dalam memetakan kebutuhan pembangunan dan menentukan penanganan infrastruktur secara tepat. Karena itu, percepatan pembangunan konektivitas di Papua Pegunungan membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis serta situasi keamanan di lapangan.
Komisi V DPR RI menilai pembangunan konektivitas di Papua Pegunungan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan jalan dan jembatan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Papua Pegunungan.
