JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menerima audiensi pimpinan Asian Alliance for Parliamentary Openness (APPO) untuk membahas peluang penguatan kerja sama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan parlemen (open parliament) di kawasan Asia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi antarparlemen dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses kelembagaan.
Audiensi berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APPO secara khusus mengundang BKSAP DPR RI untuk menghadiri forum perdana organisasi tersebut yang dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 25–26 Oktober 2026.
Forum tersebut dirancang sebagai wadah untuk memperkuat jejaring kerja sama antarparlemen di kawasan Asia, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip keterbukaan dan tata kelola parlemen yang lebih transparan. Saat ini, jejaring APPO disebut telah melibatkan sekitar delapan negara.
Husein menjelaskan bahwa APPO mengharapkan keterlibatan aktif Indonesia dalam forum tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menginisiasi gerakan Open Government Partnership(OGP) sejak 2012, yang kemudian berkembang mencakup penerapan prinsip keterbukaan di lingkungan parlemen.
“Teman-teman APPO mengundang BKSAP secara khusus untuk hadir di forum perdana mereka di Thailand tanggal 25–26 Oktober. Indonesia diharapkan turut serta karena kita merupakan salah satu inisiator Open Government sejak 2012. Forum APPO ini merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari gerakan Open Government dengan indikator-indikator baru,” ujar Husein kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa upaya memperkuat keterbukaan parlemen sejalan dengan komitmen BKSAP DPR RI dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penyelesaian pembahasan melalui Panitia Kerja (Panja) Open Government–Parliament (OG-P) sekitar enam bulan sebelumnya.
Menurutnya, inisiatif yang dikembangkan APPO memiliki keterkaitan dengan agenda tersebut, terutama dalam mendorong penerapan standar keterbukaan informasi serta memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.
Ia menyoroti pentingnya penerapan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Prinsip tersebut menekankan perlunya keterlibatan masyarakat secara substantif, sehingga aspirasi dan masukan publik dapat menjadi bagian dari proses pembahasan serta perumusan kebijakan di lembaga legislatif.
Dalam pengembangan standar keterbukaan parlemen, APPO juga memperkenalkan sejumlah indikator yang dapat disesuaikan dengan sistem dan karakteristik parlemen masing-masing negara anggota. Indikator tersebut mencakup puluhan aspek penilaian, dengan pembahasan penyesuaian sekitar 30 indikator dari kerangka sebelumnya yang berjumlah 60 indikator.
Penyesuaian tersebut dimaksudkan agar penerapan prinsip keterbukaan dapat mempertimbangkan perbedaan struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan sistem pemerintahan di negara-negara Asia. Dengan demikian, upaya memperkuat transparansi parlemen diharapkan tetap relevan dengan kondisi masing-masing negara.
Lebih lanjut, Husein menilai penguatan prinsip open parliament sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia terhadap lembaga legislatif yang semakin transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap aspirasi publik.
Ia menegaskan bahwa BKSAP DPR RI terbuka terhadap berbagai bentuk pertukaran pengalaman, masukan, dan praktik terbaik dari parlemen negara lain. Kerja sama internasional tersebut dinilai dapat menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat di DPR RI.
“Ini sangat sejalan dengan apa yang diinginkan publik terhadap parlemen Indonesia. Kami selalu siap dan terbuka menerima insight maupun input baru, termasuk mempelajari best practices dari parlemen negara lain untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas keterbukaan di DPR RI,” tegasnya.
Husein menambahkan bahwa kolaborasi antarparlemen melalui forum seperti APPO dapat membuka peluang pertukaran pengetahuan mengenai standar transparansi, mekanisme akuntabilitas, dan penguatan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi maupun pengawasan.
Melalui audiensi tersebut, BKSAP DPR RI menyambut positif peluang kerja sama dengan APPO sebagai bagian dari penguatan hubungan antarparlemen di kawasan Asia. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan agenda keterbukaan parlemen sekaligus mendorong tata kelola kelembagaan yang semakin transparan, inklusif, dan akuntabel kepada masyarakat.
