BANDUNG, FraksiGerindra.id — Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, merata, dan berkualitas bagi semua penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik untuk mengawasi pelaksanaan program nasional tersebut di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Putih Sari mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program MBG. Ia menekankan bahwa MBG merupakan amanat strategis dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan mampu berkompetisi di masa depan,” ujarnya.
Perkembangan dan Tantangan Pelaksanaan MBG Nasional
Hingga 11 November 2025, MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, anak balita, serta ibu hamil dan menyusui. Penyerapan anggaran nasional juga telah mencapai 61,23 persen. Selain itu, Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sebagai dapur produksi MBG telah terbentuk sebanyak 14.773 unit dari target 30.000 unit.
Meski demikian, Putih Sari menyoroti pentingnya peningkatan aspek keamanan pangan. Berdasarkan data BGN dan Badan POM, terdapat 211 kasus keracunan pangan terkait MBG sepanjang 2025 dengan total 11.640 penerima manfaat terdampak. Dari jumlah tersebut, 636 orang dirawat inap sementara 11.004 lainnya menjalani perawatan jalan. Dari seluruh SPPG yang beroperasi, baru 1.525 unit yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini menjadi alarm bagi kita. Penguatan surveillance, percepatan sertifikasi SLHS, dan standardisasi proses produksi merupakan syarat mutlak agar program ini tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat,” katanya.
Kabupaten Bandung Menjadi Lokasi Strategis Pelaksanaan MBG
Kabupaten Bandung termasuk wilayah dengan cakupan penerima manfaat MBG yang cukup besar. Puluhan SPPG aktif beroperasi dan melibatkan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Salah satu lokasi yang ditinjau Komisi IX adalah SPPG Bojongsoang Tegalluar 2, yang memiliki kapasitas produksi harian tinggi dan fasilitas dapur yang terstandar. SPPG ini melayani ribuan siswa dan berkoordinasi erat dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Kendati demikian, Putih Sari menegaskan perlunya percepatan pemenuhan standar higiene dan sanitasi di seluruh SPPG, terutama di daerah dengan jumlah penerima manfaat besar seperti Kabupaten Bandung.
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Pengawasan Mutu Pangan
Komisi IX menilai pengawasan mutu pangan harus dilakukan secara lebih sistematis. Putih Sari meminta agar mekanisme pelacakan cepat (rapid tracking) diintegrasikan dengan pemeriksaan rutin oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua proses mulai dari penyusunan menu, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi berlangsung sesuai standar keamanan pangan,” ujarnya.
Selain meninjau berbagai fasilitas, Komisi IX membuka dialog dengan para pemangku kepentingan Kabupaten Bandung, mulai dari perwakilan Bupati Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Balai Besar POM Bandung, BKKBN Jawa Barat, BPJS Kesehatan, kepala sekolah pelaksana MBG, hingga koordinator wilayah SPPG dan UMKM lokal.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk mendengar. Suara daerah dan pengalaman para pelaksana di lapangan sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan,” tegasnya.
Komitmen Komisi IX untuk Memperkuat Program MBG Nasional
Putih Sari memastikan seluruh masukan dari daerah akan disampaikan ke tingkat pusat sebagai bahan rekomendasi Komisi IX kepada BGN, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan BPJS Kesehatan.
Menurut Putih Sari, kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi IX untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, tepat sasaran, dan menjadi upaya strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Komisi IX akan terus mengawal agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan aman, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi upaya strategis dalam pembangunan SDM Indonesia,” pungkasnya.
