JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kecenderungan pelaku usaha yang lebih memilih mengekspor benih bening lobster (BBL) dibanding mengembangkan budidaya di dalam negeri. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama kelompok pembudidaya lobster pada Senin, (20/4/2026).
Dalam forum tersebut, Sumail mengungkapkan bahwa wilayah selatan yang diwakilinya merupakan salah satu sentra produksi benih lobster. Namun demikian, ia melihat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan budidaya domestik dengan dorongan ekspor yang terus meningkat.
“Teman-teman ini bukan mau ke arah budidaya, tapi lebih ke arah eksplor semuanya. Dengan alasan bagaimana nasib penangkap benih lobster yang tidak terserap oleh budidaya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada ekspor, tetapi juga perlu mendorong peningkatan nilai tambah melalui penguatan budidaya di dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan tujuan strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas lobster sebelum dipasarkan ke tingkat global.
Sumail juga memaparkan perbedaan nilai ekonomi antara benih lobster dan lobster hasil budidaya. Ia menyebut harga benih lobster berkisar Rp10 ribu per ekor, sementara harga ekspor dapat mencapai Rp16 ribu hingga Rp30 ribu tergantung pasar tujuan, termasuk Vietnam.
Namun demikian, ia mengakui bahwa budidaya dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dari sisi waktu produksi. Dibandingkan Vietnam yang mampu memanen dalam waktu sekitar enam bulan, budidaya di Indonesia, seperti di Bali Barat, memerlukan tambahan waktu dua hingga tiga bulan akibat perbedaan ekosistem.
“Tambahan waktu itu membuat budidaya kita kurang kompetitif dibanding Vietnam. Akhirnya, peluangnya lebih banyak untuk memenuhi pasar domestik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspirasi nelayan dan pembudidaya akan menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam merumuskan kebijakan bersama pemerintah, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekspor dan penguatan budidaya nasional.
“Masukan dari bapak-ibu semua akan kami dorong agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan terbaik demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
