BATAM, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi VI DPR RI Khilmi meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh terhadap kelayakan investasi pembangunan pusat data (data center), khususnya terkait kepastian pelanggan, ketersediaan sumber daya air dan listrik, serta potensi risiko pembiayaan. Menurutnya, pengembangan industri pusat data harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan pasar yang matang agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat ekonomi dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
Hal tersebut disampaikan Khilmi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Ia menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam memberikan izin investasi pusat data, mengingat fasilitas tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur serta konsumsi sumber daya yang besar untuk menunjang kegiatan operasionalnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai pemerintah perlu memastikan adanya kebutuhan pengguna yang jelas sebelum menyetujui pembangunan fasilitas pusat data. Menurutnya, investasi yang tidak disertai perhitungan tingkat keterisian berisiko menimbulkan kerugian apabila kapasitas fasilitas yang dibangun tidak sebanding dengan permintaan pasar.
“Pemberian izin data center harus diperhitungkan karena ini menyangkut sumber daya air dan sumber daya listrik kita. Jangan sampai kita berbondong-bondong menarik investasi data center, tetapi tingkat huniannya tidak ada,” ujar Khilmi.
Ia menjelaskan bahwa kelayakan investasi pusat data dapat dianalogikan dengan bisnis perhotelan yang sangat bergantung pada tingkat hunian. Apabila fasilitas telah dibangun dengan biaya besar, tetapi tidak memiliki pelanggan yang cukup, potensi pendapatan yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan biaya investasi dan operasional.
Karena itu, Khilmi mengingatkan agar pengembangan pusat data tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah proyek investasi, tetapi juga memperhatikan kepastian permintaan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Ia turut mencontohkan fasilitas pusat data yang dibangun oleh perusahaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan operasional internal. Menurutnya, model pembangunan dengan kebutuhan pengguna yang telah teridentifikasi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengevaluasi rencana investasi fasilitas serupa.
Hal tersebut dinilai relevan bagi Batam yang menjadi salah satu daerah tujuan pengembangan industri pusat data. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rencana pembangunan didukung perhitungan kebutuhan pasar, kesiapan infrastruktur, serta proyeksi pemanfaatan fasilitas yang realistis.
Soroti Risiko Pembiayaan dan Keterlibatan Bank BUMN
Selain aspek kelayakan usaha, Khilmi juga memberikan perhatian terhadap potensi risiko pembiayaan investasi pusat data, terutama apabila proyek tersebut memperoleh dukungan kredit dari bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, penyaluran kredit investasi harus mempertimbangkan prospek usaha dan kemampuan proyek menghasilkan pendapatan. Pembiayaan terhadap fasilitas yang belum memiliki kepastian pelanggan berpotensi meningkatkan risiko kredit apabila tingkat keterisian tidak mencapai target yang direncanakan.
Ia mengingatkan agar dukungan pembiayaan dari perbankan negara tidak diberikan tanpa kajian kelayakan yang memadai. Perhitungan risiko perlu mencakup kebutuhan investasi awal, biaya operasional, potensi pendapatan, serta kemampuan pengelola dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
“Kalau nanti kita paksakan Himbara untuk memberikan kredit investasi, tetapi tingkat huniannya tidak ada, pasti rugi. Jadi, saya berharap ini sangat hati-hati. Risikonya harus dihitung betul,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Khilmi menilai kehati-hatian dalam pembiayaan menjadi bagian penting untuk mencegah potensi kerugian yang dapat berdampak terhadap keuangan negara. Karena itu, setiap rencana investasi perlu disertai analisis risiko yang komprehensif sebelum memperoleh dukungan pendanaan.
Di sisi lain, ia kembali menekankan pentingnya memperhitungkan kebutuhan air dan listrik dalam pengembangan industri pusat data. Ketersediaan kedua sumber daya tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi kelayakan proyek agar pembangunan fasilitas tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan infrastruktur pendukung.
Dorong Pembahasan Bersama Kementerian Investasi
Lebih lanjut, Khilmi mendorong adanya pembahasan bersama antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Investasi untuk mengevaluasi rencana pengembangan industri pusat data di Indonesia, termasuk di Batam.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar kebijakan investasi dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari kepastian pasar dan pelanggan, ketersediaan infrastruktur, kebutuhan sumber daya, hingga risiko pembiayaan yang mungkin timbul.
Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan pertimbangan yang lebih matang dalam menentukan kelayakan proyek, sehingga investasi pusat data dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur.
“Saya berharap ada rapat bersama antara kementerian investasi dengan kita, supaya ke depannya negara ini tidak rugi,” pungkas Khilmi.
