JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad yang kuat untuk membangun sektor ekonomi kerakyatan, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, peternak, dan nelayan, sebagai bagian dari komitmennya menghapus kemiskinan di Indonesia.
“Beliau (Presiden Prabowo) sangat bertekad untuk sungguh-sungguh menghapus kemiskinan di Indonesia,” ujar Muzani, dalam acara Rapat Konsolidasi Asosiasi Peternak & Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Yogyakarta.
Muzani menambahkan, Presiden akan memanfaatkan masa jabatannya selama lima tahun secara maksimal untuk merealisasikan tujuan ini. Di sektor pertanian, berbagai upaya telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian nasional serta kesejahteraan petani. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mencetak lahan sawah baru.
“Pencetakan sawah baru memiliki dampak ganda, yakni menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan sumber pangan baru. Dengan demikian, Indonesia tidak akan mengalami kekurangan beras,” jelas Muzani.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini memiliki efek jangka panjang yang sangat menguntungkan, yaitu mengurangi ketergantungan pada impor beras sekaligus menghemat devisa negara. Selain itu, Presiden juga berkomitmen untuk meningkatkan anggaran subsidi pupuk bagi petani, sehingga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau dapat mendorong semangat petani untuk bercocok tanam.
Dengan langkah-langkah tersebut, Muzani optimis bahwa pada tahun mendatang Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah mencatat keberhasilan dengan stok pangan yang melimpah, sebagaimana disampaikan dalam pembicaraannya dengan Menteri Pertanian, Kepala Bulog, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan. “Jika benar demikian, pemerintah akan mampu menghemat devisa secara signifikan, yang merupakan salah satu upaya nyata untuk menghapus kemiskinan,” tambahnya.
Selain pertanian, pemerintah juga berencana meningkatkan produksi susu dalam negeri. Muzani menjelaskan, saat ini produksi susu nasional baru mencapai sekitar 22 persen dari total kebutuhan, sementara sisanya—hampir 80 persen—masih harus diimpor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah merencanakan impor sapi perah dari Australia dan Brasil.
Namun, ia menekankan bahwa sapi-sapi impor tersebut harus diarahkan kepada pelaku usaha kecil, bukan industriawan besar, agar upaya ini benar-benar meningkatkan penghasilan peternak kecil dan mengurangi kemiskinan. “Untuk mengatasi itu, pemerintah berencana untuk impor sapi perah dari Australia dan Brasil, jadi yang harus dijaga betul adalah jangan sampai sapi-sapi impor ini jatuh ke industriawan dan pedagang besar atau pelaku usaha besar, tapi semestinya ke pelaku usaha kecil, sehingga itu salah satu cara lainnya untuk meningkatkan penghasilan dan menghilangkan kemiskinan,” ujar dia.
Muzani berharap berbagai langkah ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi kerakyatan serta menghapus kemiskinan di Indonesia
