JAKARTA, Fraksigerindra.id — Perjuangan kepala desa (kades) se-Indonesia menuntut revisi UU Desa khususnya terkait klausul perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun sudah satu langkah lebih maju. Sebab aspirasi itu sudah ditampung Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dan bahkan “dijanjikan’ bakal masuk dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Hal ini Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas saat menemui para kades yang menyampaikan aspirasinya dalam aksi damai di Gedung DPR, Selasa (17/1/2023).
Sebelum ke Baleg DPR, para kades sempat ditemui oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Pimpinan dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini mengarahkan agar kades menyampaikan aspirasinya ke Baleg DPR. Dalam kesempatan itu, Sufmi Dasco menegaskan jika pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi pada kades se-Indonesia ini.
Menurut Supratman, revisi ini menjadi bentuk penyederhanaan sebuah regulasi untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Agar jangan hanya gara-gara pilkades yang digelar enam tahun sekali, aspek pelayanan publik itu ikut terganggu.
Menurut Supratman kepastian ini penting. Sebab kades merupakan ujung tombak pelayanan publik di tengah masyarakat. Kades juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan tanpa mengenal waktu.
“Terkadang sampai malam hari ada warga yang butuh pelayanan publik maka kades harus siap melayani. Makanya aspirasi ini kita tindaklanjuti,” ujar politisi dari Fraksi Gerindra ini.
Supratman mengajak para kades agar terus memantau perkembangan terkait Prolegnas 2023. Pihaknya juga akan membantu komunikasi dengan pemerintah termasuk jajaran DPR yang ada di Komisi II dan V yang memang bidang kerjanya mewadahi persoalan ini.
“Pak Dasco tadi sudah instruksi, jika revisi UU Desa harus masuk Prolegnas 2023. Nanti kita perjuangkan tidak hanya soal masa jabatan tapi juga terkait dana desa,” tandas Supratman.
