JAKARTA, FraksiGerindra.id – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator rantai pasok nasional, Selasa (18/11/2025).
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menekankan perlunya pengawasan menyeluruh terhadap puluhan ribu koperasi yang telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa penguatan koperasi tidak cukup berhenti pada pencapaian sekitar 82 ribu unit yang memiliki sarana seperti gudang, karena kualitas dan pengawasannya harus terus ditingkatkan.
“Kami tidak mau nanti 82 ribu koperasi itu hanya jadi ‘koperasi kertas’ yang tidak optimal. Harus benar-benar terawasi, dan ketika ada satu yang performanya turun, sudah ada warningnya,” tegas Kawendra.
Ia menilai pembahasan mengenai Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya dipandang dari sisi fisik atau perannya sebagai penggerak ekonomi desa. Menurutnya, koperasi ini adalah bagian dari strategi negara untuk menata kembali rantai pasok nasional yang selama ini didominasi pihak swasta.
“Selama ini rantai pasok di Indonesia dikuasai swasta hampir 90 sekian persen. Bahkan selevel Bulog saja beberapa waktu lalu tidak berhasil menguasai 10 persen. Ini adalah kegerahan orang-orang yang cinta tanah air dan ingin rakyat sejahtera mendapatkan harga yang terjangkau,” terangnya.
Kawendra menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator rantai pasok nasional yang mampu mengatur harga dan memberikan manfaat yang lebih adil kepada para pemasok. Ia mengakui langkah ini berpotensi berhadapan dengan kekuatan swasta, namun menilai negara tidak boleh kalah dalam hal pengendalian rantai pasok.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi koperasi agar transformasi digital berjalan efektif. “SDM dan teknologinya harus diperkuat. Kalau satu orang mengadvokasi 10 koperasi itu terlalu berat, saya usulkan maksimal 5 saja,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan setiap koperasi memiliki peran digital melalui kehadiran Chief Digital Operation di masa mendatang. Menurutnya, teknologi adalah kunci membuka pengawasan dan transparansi secara lebih jelas.
“Kalau mau bicara pengawasan dan transparansi secara realtime, teknologi harus ada. Kalau perlu ada dashboard bersama agar semuanya bisa dipantau,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Kawendra berharap Koperasi Merah Putih dapat berkembang menjadi pusat kendali digital rantai pasok nasional sebagaimana arahan Presiden.
“Saya berharap ke depannya Koperasi Merah Putih ini jadi otak digitalnya rantai pasok nasional yang terang benderang,” tutupnya.
