JAKARTA, Fraksigerindra.id — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen mencegah terjadinya maladministrasi. Pernyataan ini diungkapkan Muzani usai menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rakernas I 2024 Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (10/72024).
“Maladministrasi adalah sebuah tindakan yang bisa melenceng dari tujuan kita bernegara, termasuk yang menjauh dari tujuan Pak Prabowo jadi presiden. Karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas dari pelayanan atau kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik harus terus ditingkatkan,” ujar Muzani.
Sekjen Partai Gerindra ini juga menyampaikan, Ombudsman sebagai lembaga yang ditugasi undang-undang untuk mengawasi pelayanan publik perlu diperkuat agar pemantauan terhadap pelayanan publik bisa lebih optimal.
“Posisi ombudsman tidak boleh dianggap sebagai sebuah saingan ataupun tidak boleh dianggap sebagai sebuah lembaga yang memata-matai, tetapi harus dianggap sebagai sebuah mitra yang bisa memperkaya pelayanan publik dari lembaga negara kepada rakyat,” jelas Muzani.
Muzani juga menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan berkomitmen dalam komunikasi dan koordinasi bersama dengan Ombudsman.
“Maka untuk memperpendek jarak ini, komunikasi di antara Ombudsman dengan lembaga negara, kami akan dorong lebih baik, lebih efektif, supaya konstruksi berpikir bisa lebih produktif,” ungkap Sekjen Partai Gerindra tersebut.
Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan Ombudsman terkait data sangatlah penting dalam peningkatan mutu pelayanan publik, sehingga pemerintah bisa mengantisipasi masalah yang terjadi pada kementerian atau lembaga sebagaimana data yang dimiliki Ombudsman.
