BOGOR, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari menyoroti masih lemahnya dukungan regulasi dan konsistensi anggaran terhadap riset serta inovasi pertanian, khususnya di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Hortikultura. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BRMP Hortikultura Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Endang menyampaikan keprihatinannya karena berbagai hasil penelitian pertanian yang telah dihasilkan belum diimbangi dengan dukungan dana inovasi teknologi yang memadai. Akibatnya, hasil riset tersebut belum dapat didistribusikan dan dimanfaatkan secara optimal oleh petani dan masyarakat luas.
“Dengan banyaknya hasil penelitian, ternyata tidak diikuti dengan dukungan dana inovasi teknologi. Akibatnya, hasil riset itu belum bisa disebarluaskan secara optimal kepada masyarakat dan petani,” ujarnya.
Ia juga menyinggung belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Genetik (SDG) yang dinilai penting sebagai payung hukum perlindungan kekayaan genetik nasional. Menurut Endang, keragaman zona agroekologi di Indonesia menuntut adanya regulasi kuat agar pengembangan varietas unggul dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing daerah.
“Bibit yang unggul belum tentu berhasil jika tidak sesuai dengan zona agroekologinya. Karena itu, pengembangan potensi lokal harus menjadi perhatian utama dan dilindungi secara regulatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Endang membandingkan kondisi saat ini dengan kebijakan pertanian pada masa lalu, ketika penelitian dan pengembangan menjadi prioritas utama. Saat itu, balai dan pusat penelitian pertanian didukung pendanaan yang memadai, peneliti memperoleh insentif yang layak, serta inovasi teknologi benar-benar diarahkan hingga dapat dimanfaatkan petani melalui penyebaran bibit unggul.
“Sekarang ini, banyak hasil riset yang justru berhenti di peneliti. Ini tentu sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Endang juga menyoroti kecenderungan penurunan anggaran penelitian di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menilai alokasi anggaran riset semestinya diperkuat, mengingat riset merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Idealnya, sekitar 20 persen anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan,” ujarnya.
Endang mengakui bahwa political will Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian sudah menunjukkan arah yang kuat. Namun demikian, ia menilai masih dibutuhkan grand strategy yang berkelanjutan agar kebijakan pembangunan pertanian, khususnya riset dan inovasi, tidak berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kementerian Pertanian perlu memiliki strategi besar agar BRMP sebagai penerus badan litbang benar-benar menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian nasional,” pungkasnya.
