JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra menilai sulit bagi Pemerintah Kabupaten Kupang untuk bekerja melengkapi segala kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut. Sebab, sebagaimana informasi yang didapatkan, daerah ini hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kisaran Rp100 miliar yang ditambah dengan transfer dari Pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun.
“Ya perlu dibantu, PAD-nya hanya Rp100 miliar Kabupaten. Kemudian dana dari pusat transfer ke daerah, itu Rp1,2 triliun. Jadi (total) Rp1,3 triliun untuk daerah seluas ini, ya kurang. Saya kira mungkin di Rp2 triliun ideal, cukup ideal. Oleh karena itu perlu terobosan-terobosan bantuan dari program-program yang lain,” kata Eddy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa dalam kunjungan kerja inilah momen yang tepat bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan apa saja infrastruktur yang dibutuhkan di daerahnya. “Nah tadi sudah disampaikan oleh Bupati, tentu banyak. Nah ini harus dibahas nanti di rapat-rapat Komisi V tapi dan peluangnya harusnya lebih besar dari yang tidak dilihat. Saya kira ini ya yang akan kita perjuangkan,” sambung Eddy.
Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe mengungkapkan kesulitan pembangunan infrastruktur ini didasari oleh ketentuan pemerintah pusat yang membatasi akselerasi dan kreativitas di daerah untuk mengelola seluruh anggaran sesuai RPJMD yang telah ditetapkan. Seluruh anggaran yang telah ditentukan penggunaannya pada alokasi dana alokasi umum, dengan menggunakan dua pendekatan pemanfaatan yakni block grant dan specific grant.
