JAKARTA, Fraksigerindra.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti mahalnya biaya air minum yang dibayar masyarakat Indonesia. Dalam rapat dengan Kementerian Perindustrian dan pelaku industri air minum dalam kemasan, ia menegaskan bahwa tingginya harga tersebut adalah akibat langsung dari buruknya cakupan layanan jaringan perpipaan PDAM dan sistem penyediaan air minum di banyak daerah.
BHS menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia belum terjangkau layanan air perpipaan. Bahkan di Jawa Barat yang dekat dengan pusat pemerintahan, cakupannya hanya sekitar 20 persen. Di Bandung memang mencapai 70 persen, tetapi airnya belum layak untuk diminum langsung. Kondisi ini membuat masyarakat dari semua kelompok ekonomi harus membeli air minum dalam kemasan setiap hari.
Ia menekankan bahwa air adalah hak dasar rakyat sesuai konstitusi. BHS menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki tekad agar air PDAM di masa depan dapat langsung diminum sehingga manfaat air sebagai sumber daya alam dapat dirasakan seluruh rakyat.
Dalam perbandingan harga, BHS mencatat bahwa tarif air perpipaan di Eropa dan Kanada berada di sekitar 80 ribu rupiah per meter kubik. Sementara harga air kemasan di Indonesia yang mencapai 10 ribu rupiah per liter setara dengan sekitar 5 juta rupiah per meter kubik, menjadikan biaya air minum di Indonesia salah satu yang termahal di dunia. Menurutnya, situasi ini harus diselesaikan oleh DPR dan pemerintah.
Selain kritik, BHS juga memberikan apresiasi kepada industri air minum dalam kemasan, khususnya Aqua, yang disebutnya memiliki peranan besar dalam perekonomian masyarakat. Aqua dinilai mendukung 67 juta UMKM di Indonesia, di mana sekitar 80 persen menjual produk tersebut, sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas.
Namun BHS menilai pemerintah masih kurang tegas dalam menetapkan standar mutu dan harga air minum dalam kemasan. Ia meminta Kementerian Perindustrian menetapkan ketentuan yang lebih jelas dan menyediakan informasi terbuka mengenai kualitas produk air minum agar konsumen lebih terlindungi.
BHS berharap pemerintah meningkatkan pengawasan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih nasional. Dengan produksi 47 miliar liter air minum dalam kemasan per tahun dari lebih dari 700 pabrik, ia menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat.
