JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengingatkan pemerintah bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi ujian nyata bagi ketahanan negara. Ia mendorong penerapan prinsip collaborative government atau pemerintahan kolaboratif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat tanpa terhambat sekat birokrasi sektoral.
Hal tersebut disampaikan Azis kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian PANRB, serta instansi terkait lainnya, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari stabilitas pada masa normal, tetapi juga dari kecepatan dan ketepatan respons saat menghadapi krisis. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja secara progresif dan tidak terpaku pada prosedur administratif yang kaku dan berbelit.
“Jadi negara yang kuat bukan negara yang selalu gagah, tapi seberapa cepat dia akan pulih ketika dia mendapatkan ujian ini. Makanya kami sampaikan kepada menteri yang hadir, bahwa inilah saatnya collaborative government itu dipraktikkan. Jadi tidak menunggu, tapi kemudian secara progresif menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Azis.
Dalam fungsi pengawasannya, Aziz juga menyoroti kendala teknis yang sering dihadapi masyarakat terdampak bencana, seperti hilangnya dokumen kependudukan dan sertifikat tanah. Ia meminta pemerintah memberikan diskresi serta kemudahan verifikasi data bagi korban, agar mereka tidak dibebani persyaratan administratif yang tidak realistis.
“Orang yang berkas-berkasnya sudah hilang, suruh bawa KTP kan tidak mungkin. Ya cukup misalkan ada saksi desa, kemudian tanda tangan Camat, kalau perlu ada Kapolsek, ya sudah memang dia layak terima. Baru kemudian nanti diurus,” tegasnya.
Selain persoalan administrasi, Azis juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek tata ruang pascabencana, khususnya kepada Kementerian ATR/BPN. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip build back better, di mana rekonstruksi tidak sekadar membangun ulang di lokasi lama apabila kawasan tersebut memiliki risiko bencana berulang.
“Nah, kami memesankan rekonstruksi itu jangan sampai terjadi kita itu kembali tidak lebih baik. Artinya, bangun di tempat yang sama, yang sudah setiap saat kebanjiran. Jadi harus ada build back better, kembali lebih baik,” pungkasnya.
