JAKARTA, FraksiGerindra.id — Capaian imunisasi nasional tercatat mengalami penurunan dan menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, sebanyak 32 provinsi belum mencapai target imunisasi rutin sebesar 80 persen. Dari seluruh wilayah Indonesia, hanya enam provinsi yang berhasil memenuhi target tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menilai kondisi tersebut tidak dapat disederhanakan dengan alasan perubahan sistem pelaporan dari manual ke digital. Menurutnya, penurunan capaian imunisasi di mayoritas provinsi menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dan memerlukan penanganan khusus. Senin (19/1/2026).
“Harus ada usaha khusus. Tidak bisa kita cuma menyalahkan sistem yang berubah. Harus ada kiat tertentu untuk mengangkat imunisasi di 32 provinsi lainnya,” katanya
Sri Meliyana menegaskan bahwa angka 32 provinsi merupakan jumlah yang sangat besar dan tidak dapat dianggap sebagai kondisi yang wajar. Ia mengingatkan bahwa imunisasi merupakan program kesehatan yang telah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun dan menjadi indikator penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak lalai dalam menjaga capaian imunisasi nasional. Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan sistem berpotensi membuat Indonesia mengalami kemunduran dalam program imunisasi yang selama ini menjadi rujukan, termasuk di tingkat internasional.
“Imunisasi ini program yang bertahun-tahun berjalan baik. Nah jangan sampai kesalahan, ini membuat capaian kita mundur di sektor imunisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Meliyana menekankan bahwa digitalisasi sistem pelaporan memang penting, namun harus diiringi kebijakan afirmatif bagi daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ia menilai sistem manual tetap perlu dijalankan sebagai pendamping agar layanan imunisasi tidak terhambat.
“Walaupun alasannya repot, walaupun alasannya out of date dan lain-lain. Daerah-daerah kita terbatas, sistem pelaporannya terbatas, kapasitas kerjanya berat maka tolonglah. Imunisasi ini tidak boleh kalah oleh sistem digital,” pungkasnya.
