Fraksigerindra.id, Jakarta, 25 Juli 2025 – Musim kemarau yang menguat di sejumlah wilayah Indonesia kembali meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatra bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta Sulawesi bagian tengah dan selatan. Merujuk pada Prospek Cuaca Mingguan BMKG Periode 25–31 Juli 2025, sejumlah daerah tercatat mengalami indeks potensi karhutla kategori tinggi hingga sangat tinggi. Situasi ini patut menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam memastikan keselamatan penerbangan, transportasi darat, dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Anggota Komisi V DPR RI, Hj. Novita Wijayanti, menekankan bahwa kejadian karhutla tidak hanya berdampak pada sektor lingkungan, tetapi juga berisiko langsung terhadap keselamatan moda transportasi dan kesehatan publik, terutama akibat penurunan jarak pandang (visibility) serta peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
“Jarak pandang yang terganggu akibat asap karhutla sangat berbahaya bagi penerbangan maupun kendaraan darat, terutama di kawasan yang minim penerangan dan pengawasan,” tegas Novita. “Kita harus memastikan sistem transportasi tetap berfungsi dengan baik, tetapi tidak dengan mengorbankan keselamatan masyarakat.”
Sejumlah bandara, termasuk di Riau dan Kalimantan, mulai siaga terhadap kemungkinan penurunan jarak pandang yang dapat mengganggu jadwal penerbangan. Di sisi lain, pengemudi kendaraan di jalur-jalur darat, termasuk sopir logistik dan angkutan umum, kini menghadapi situasi mengemudi dalam kabut asap yang mengurangi visibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Selain itu, Novita juga menyoroti peningkatan risiko gangguan pernapasan, ISPA, dan penyakit lainnya yang diakibatkan oleh kualitas udara buruk. “Saya mendorong agar posko kesehatan darurat disiapkan di wilayah terdampak, serta distribusi masker berkualitas dilakukan secara menyeluruh, khususnya untuk anak-anak dan kelompok rentan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Novita mengapresiasi langkah BMKG yang telah aktif melakukan pemantauan serta mengedukasi publik tentang kondisi cuaca terkini. Namun, ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara BMKG, Kementerian Perhubungan, BNPB, Dinas Kesehatan, serta pemerintah daerah. “Penanganan karhutla tidak bisa parsial. BMKG butuh dukungan sistem untuk memastikan datanya dimanfaatkan secara maksimal dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Lebih jauh, Novita mendorong peningkatan frekuensi modifikasi cuaca di wilayah rawan, percepatan penanganan titik api, serta evaluasi berkala terhadap kesiapan jalur evakuasi dan infrastruktur transportasi di daerah terdampak. Ia menegaskan, “Nyawa dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat seperti ini.”
Novita juga mengingatkan bahwa langkah antisipatif jauh lebih efektif daripada respons darurat. Karena itu, ia menyerukan agar semua stakeholder bekerja proaktif, tidak hanya ketika bencana telah meluas, tetapi sejak potensi awal terdeteksi oleh sistem peringatan dini.
“Dari udara yang penuh asap hingga jalanan yang samar oleh kabut, rakyat kita butuh kehadiran negara. Kita tidak bisa menunggu sampai ada korban untuk bergerak. BMKG sudah memberi peringatan, saatnya semua elemen bergerak serempak.”
