JAKARTA, Fraksigerindra.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta pemerintah pusat dan Pertamina segera membentuk satuan tugas (satgas) penegakan hukum untuk menghentikan praktik mafia BBM subsidi yang menurutnya masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Direksi Pertamina, Legislator Gerindra tersebut menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan.
Ia merujuk temuan lapangan terkait antrean panjang yang masih terjadi meski kuota Sumatera Barat telah naik 15% pada November 2025. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan kritik tegas “Kuota sudah naik, SAM (Sales Area Manager) sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Tapi faktanya, antrean masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak jalan.”
Legislator Gerindra itu menjelaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih dilakukan oleh kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter. Ia menyebut kendaraan-kendaraan tersebut tetap dapat mengisi BBM subsidi karena petugas SPBU tidak berani menolak akibat adanya backing oknum tertentu.
Dalam pernyataan tegasnya, ia menambahkan, “Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?” pungkasnya.
Karena itu, Andre meminta Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam membentuk satgas khusus yang melibatkan Pertamina, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. Ia menilai pemblokiran nomor polisi saja tidak cukup untuk menghentikan aksi penimbunan.
Ia kembali menekankan urgensi tindakan represif, “Harus ada pendekatan hukum. Orang-orangnya ditangkap. Bukan hanya sopir, tetapi oknum di belakangnya. Presiden sudah tegas, siapa pun backing-nya, disikat.”
Selain penegakan hukum, ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan storage BBM tambahan di Sumatera Barat. Selama ini, pasokan BBM hanya bergantung pada storage Bungus Teluk Kabung di Padang. Jika terjadi gangguan di fasilitas tersebut, distribusi harus mengandalkan pasokan dari Pekanbaru atau Jambi melalui jalur darat, yang meningkatkan kerentanan suplai.
Karena itu, ia mengusulkan pembangunan storage baru di Air Bangis, Pasaman Barat, yang dinilai memiliki lokasi strategis karena telah dilengkapi pelabuhan dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, kajian pembangunan sudah tersedia sehingga tinggal memerlukan pengawalan eksekusi dari Pertamina.
Legislator Gerindra tersebut juga mengungkapkan bahwa ia menerima banyak pesan dari masyarakat mengenai antrean BBM yang tak kunjung selesai meski kuota sudah dinaikkan. Hal ini menciptakan persepsi publik seolah pemerintah tidak bekerja, padahal akar masalahnya berada pada praktik mafia.
Andre Rosiade menutup pernyataannya dengan masukan langsung kepada manajemen Pertamina, “Kita ini kesannya tidak bekerja karena ada mafia bandit-bandit ini. Saya minta ketegasan Pak Simon untuk mengeksekusi ini,” tegasnya.
