YOGYAKARTA, FraksiGerindra.id — Komisi XI DPR RI menyoroti perlunya pendekatan pengendalian inflasi yang lebih komprehensif dari sisi hulu setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian ini dilakukan di tengah meningkatnya inflasi pangan daerah tersebut yang mencapai 2,90 persen year-on-year per Oktober 2025 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya dan melampaui capaian nasional.
Anggota Komisi XI, Kamrussamad, menilai bahwa kenaikan harga pangan, terutama pada komoditas utama, mengharuskan pemerintah memperluas strategi intervensi.
“Pertama, kami melihat ada peningkatan inflasi khususnya pada volatile food. Inflasi sektor pangan didorong oleh beberapa komoditas seperti beras, telur, dan daging ayam. Ini perlu diantisipasi karena sudah berada di atas batas maksimal 5 persen yang kita sepakati antara Pemerintah dan DPR,” ujarnya seusai pertemuan dengan Bank Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 14 November 2025.
Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama ini lebih berfokus pada intervensi hilir seperti operasi pasar, buffer stock, dan kelancaran distribusi. Menurutnya, perubahan kondisi menuntut pergeseran strategi.
“Di hulu, sumber-sumber produksi itulah yang harus dikendalikan. Kita mendorong Bank Indonesia bersama TPID mulai memikirkan skema pengendalian inflasi di sektor hulu agar kenaikan harga pangan tidak terus berulang,” tegasnya.
Komisi XI mencatat bahwa inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi yang tumbuh 5,40 persen year-on-year pada Triwulan III 2025 paling tinggi di Pulau Jawa dan melampaui kinerja nasional. Kamrussamad menilai bahwa program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, digitalisasi pembayaran, serta penguatan koordinasi TPID yang dilakukan Bank Indonesia DIY sudah berada pada jalur yang tepat, namun belum cukup untuk menahan tekanan inflasi pangan yang bersifat lebih struktural.
Legislator Fraksi Gerindra itu juga mengingatkan perlunya peningkatan koordinasi untuk mengantisipasi kebutuhan komoditas dalam mendukung program prioritas pemerintah pada 2026.
“Koordinasi TPID harus lebih intensif, bukan sekali seminggu kalau bisa dua hingga tiga kali. Tahun 2026 akan ada captive market besar untuk program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis, dan antisipasinya harus dimulai dari sekarang,” jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang cenderung meningkat.
