MAKASSAR, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempercepat langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Makassar di tengah ancaman El Nino.
Menurutnya, keluhan masyarakat terkait keterbatasan pasokan air bersih perlu segera direspons dengan langkah konkret, baik melalui penguatan infrastruktur maupun skema penanganan kedaruratan.
Hal itu disampaikan Andi Iwan saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Sebelum pertemuan berlangsung, Komisi V DPR RI terlebih dahulu meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Kabupaten Gowa. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan kinerja Kementerian PU dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan Makassar dan sekitarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Iwan menyoroti meningkatnya keluhan masyarakat terkait krisis air bersih dalam beberapa waktu terakhir.
“Seminggu ini, terdapat lonjakan tajam keluhan yang meluas di Makassar. Mulai dari demonstrasi, komplain di sejumlah media massa dan media sosial, hingga keluhan yang disampaikan langsung oleh konstituen,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terlebih ancaman kemarau panjang akibat El Nino berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan sumber air baku.
Karena itu, Komisi V meminta BMKG bersama Kementerian PU menjelaskan langkah antisipasi yang telah disiapkan, termasuk skema mitigasi yang dapat dijalankan untuk menjaga keberlanjutan pasokan air kepada masyarakat.
Andi Iwan menekankan bahwa peringatan mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang seharusnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah pencegahan sejak dini, bukan hanya merespons ketika gangguan pasokan air sudah terjadi.
“Sejauhmana upaya mitigasi, termasuk skema kedaruratan di wilayah hulu oleh Ditjen SDA dan di hilir oleh Ditjen CK atas peringatan El Nino panjang dari BMKG yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya?” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra dalam rapat tersebut.
Menurutnya, penanganan persoalan air bersih membutuhkan koordinasi dari sisi hulu hingga hilir. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air perlu memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber air baku, sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu memastikan sistem distribusi dan pelayanan air kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Selain itu, keberadaan SPAM Regional Mamminasata dinilai perlu terus dievaluasi agar kapasitas dan kinerjanya benar-benar mampu menjawab kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan Makassar dan wilayah penyangga.
Komisi V juga meminta agar data serta proyeksi iklim dari BMKG dapat diterjemahkan menjadi langkah operasional yang lebih konkret oleh kementerian dan pemerintah daerah. Dengan demikian, potensi krisis air dapat diantisipasi lebih awal sebelum berdampak semakin luas.
Seluruh masukan dan penjelasan dari mitra kerja yang diperoleh dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di DPR RI.
Hasil Kunjungan Kerja Spesifik tersebut akan dibawa dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI untuk menentukan langkah tindak lanjut terkait penanganan kebutuhan air bersih dan mitigasi dampak El Nino.
