JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Adik Sasongko, menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Menurutnya, efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik, terutama efisiensi yang dilakukan pada pos anggaran seremonial.
“Sangat penting memastikan program prioritas pemerintah bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan. Sehingga efisiensi anggaran di pos-pos kegiatan seremonial menjadi sangat strategis kan,” tutur Adik Sasongko, Sabtu (1/2/2025).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah ini menegaskan bahwa semangat efisiensi anggaran harus benar-benar dijalankan oleh pejabat di kementerian dan lembaga. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah (pemda) perlu melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut.
Adik Sasongko mencatat bahwa efisiensi sudah terlihat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang merupakan mitra kerja Komisi XIII. Kementerian yang dipimpin Agus Andrianto itu telah melakukan penyederhanaan dan memfokuskan program-program pada prioritas utama.
Sebagai contoh, efisiensi dilakukan pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan menyederhanakan acara. Selain itu, ada juga penghematan dana untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi terhadap serapan anggaran juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi kepada publik.
Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Presiden Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat anggaran belanja mereka. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditugaskan untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta untuk memantau pelaksanaan efisiensi belanja oleh kepala daerah.