JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan untuk memperkuat sistem statistik nasional, mulai dari proses pengumpulan data hingga publikasi.
Menurutnya, tata kelola statistik yang kuat diperlukan agar setiap data yang dihasilkan memiliki standar yang jelas, akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan La Tinro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Statistik bersama sejumlah pakar dan lembaga penelitian di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai penguatan sistem statistik nasional penting untuk memastikan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kualitas dan kredibilitas yang memadai.
Menurut La Tinro, pembenahan tidak cukup dilakukan ketika data telah dipublikasikan. Standar yang kuat harus diterapkan sejak tahap pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, hingga data tersebut disajikan kepada pemerintah dan masyarakat.
Ia menilai setiap tahapan perlu dilengkapi dengan mekanisme pengujian dan verifikasi yang jelas agar potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak awal.
La Tinro mencontohkan persoalan data desil yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahan tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi penentuan penerima berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pendidikan hingga bantuan sosial dan layanan kesehatan.
“Banyak, bukan hanya pada bidang pendidikan yang mengalami kegagalan, tidak mendapatkan bantuan karena desil yang salah. Tetapi juga berdampak pada bantuan dari bidang sosial maupun dari bidang kesehatan. Jadi betul-betul sangat menyusahkan masyarakat kita,” ujar La Tinro.
Karena itu, ia menilai kualitas data bukan sekadar persoalan teknis statistik. Akurasi data memiliki konsekuensi langsung terhadap kebijakan publik dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program pemerintah.
La Tinro juga menyoroti adanya perbedaan antara data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS dengan data yang disampaikan sejumlah lembaga lainnya.
Menurutnya, perbedaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Statistik, terutama terkait metodologi, mekanisme pengujian, serta standar yang digunakan dalam menghasilkan dan menyajikan data.
“Sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang bisa dipercaya? Apakah BPS atau bagaimana?” katanya.
Ia menilai sistem statistik nasional perlu memiliki mekanisme yang mampu menjaga konsistensi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah.
Transparansi dalam proses statistik juga dinilai penting agar masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana suatu data diperoleh, diolah, diverifikasi, hingga akhirnya dipublikasikan.
“Kalau data yang diberikan salah, pasti kebijakannya akan salah,” tegasnya.
Selain persoalan kualitas data, La Tinro turut menyoroti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan survei dan sensus. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan digunakan untuk kepentingan lain, termasuk berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Kondisi tersebut, menurut La Tinro, harus dijawab melalui penguatan tata kelola, perlindungan data, dan kepastian mengenai tujuan pemanfaatan informasi yang diberikan masyarakat.
Dengan adanya kepastian tersebut, partisipasi masyarakat dalam kegiatan statistik diharapkan dapat meningkat sehingga kualitas data yang dihasilkan juga semakin baik.
La Tinro berharap pembahasan RUU Statistik dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan statistik nasional, termasuk melalui penguatan standar pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, dan publikasi data.
“Jadi, mudah-mudahan kita perlu melakukan sesuatu langkah yang signifikan agar supaya BPS ini tetap tangguh, BPS ini bisa dipercaya, khususnya bisa memberikan data yang baik,” pungkasnya.
