KABUPATEN BEKASI, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah mendorong penguatan edukasi dan kesiapsiagaan bencana hingga tingkat desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, terutama warga yang tinggal di sekitar aliran sungai dan kawasan rawan terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wardatul saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII turut melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dan menangani potensi bencana.
Wardatul mengapresiasi sejumlah desa yang telah memperoleh predikat sebagai desa siap siaga bencana. Namun, menurutnya, status tersebut perlu diikuti dengan edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar pemahaman dan kesiapsiagaan bencana tidak hanya dimiliki oleh aparatur maupun kelompok tertentu.
“Memang di desa-desa yang berada di pinggir sungai, ada beberapa yang sudah dikatakan desa siap siaga bencana. Kenapa ini dikatakan desa siap siaga bencana, pasti sudah ada edukasi khusus dari BNPB untuk desa siap siaga bencana,” ujar Wardatul.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menilai edukasi kebencanaan perlu diperluas kepada generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda dapat membantu membangun budaya kesiapsiagaan sekaligus memperluas pengetahuan mengenai langkah-langkah menghadapi bencana di tengah masyarakat.
“Kita juga berharap bahwa masyarakat pada umumnya, kemudian juga anak-anak muda diedukasi terhadap kesadaran untuk bisa menangani bencana, (agar) ketika bencana itu datang mereka siap,” jelasnya.
Wardatul menekankan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum bencana terjadi. Masyarakat perlu memahami potensi ancaman di wilayahnya, mengetahui langkah evakuasi dan penyelamatan, serta memahami tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi sehingga risiko dan dampaknya dapat diminimalkan.
Menurut legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VII tersebut, edukasi kebencanaan juga perlu menjadi bagian dari mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini mengingat Kabupaten Bekasi menghadapi persoalan kebencanaan yang berkaitan dengan kondisi air, baik banjir saat musim penghujan maupun kekurangan air ketika musim kemarau.
“Bekasi ini kan memang persoalan bencana banjirnya luar biasa besar, (namun) ketika musim panas maka kekurangan air,” ungkapnya.
Karena itu, Wardatul mendorong penguatan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia menilai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana membutuhkan keterlibatan bersama, bukan hanya mengandalkan satu lembaga.
“Kolaborasi saya pikir ini penting sekali, tidak hanya BPBD saja tetapi semua yang terlibat di pengambil kebijakan di Kabupaten Bekasi saya kira harus mempunyai tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong dukungan terhadap kebutuhan daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, peningkatan edukasi masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketangguhan warga dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
