TAPANULI UTARA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudahan pembiayaan tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan modal petani, perajin, dan pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan sekaligus mengembangkan usahanya.
Hal tersebut disampaikan Bambang saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyaluran KUR di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bank Sumut, serta sejumlah penerima manfaat KUR untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pembiayaan tersebut di lapangan.
“Kami dari Komisi VII hadir di Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana kami ingin mengetahui bagaimana penyaluran KUR yang kebetulan juga dikelola oleh Bank Sumut. Bank Sumut saya apresiasi sekali, proaktif dan betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, salah satu kemudahan yang patut diapresiasi adalah akses pembiayaan KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Hal tersebut diketahui setelah Komisi VII melakukan peninjauan dan berdialog langsung dengan sejumlah penerima manfaat.
“Kredit KUR ini sampai Rp100 juta itu tanpa harus ada agunan. Jadi tanpa agunan, ini tentu sangat membantu. Begitu kita cek semua, tidak ada yang pakai agunan. Jadi ini bukti bahwa penyaluran KUR di wilayah Tapanuli Utara ini sangat bagus,” ungkapnya.
Bambang menilai kemudahan akses pembiayaan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Tapanuli Utara mengingat perekonomian daerah banyak ditopang oleh sektor pertanian dan kerajinan. Dukungan permodalan diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan produktivitas usahanya.
“Dari 350 ribu penduduk yang ada di Tapanuli Utara itu mayoritas adalah petani. Ada juga perajin yang terkendala dan enam ribu lebih perajin songket dan lain-lain. Mereka sangat membutuhkan itu,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain petani dan perajin, Bambang turut menyoroti kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terdampak bencana. Menurutnya, kebijakan pembiayaan yang memberikan kemudahan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memulihkan aktivitas ekonomi setelah mengalami musibah.
“Terutama yang terkendala bencana kemarin, ini menjadi satu tujuan daripada Pak Bupati, mendapatkan bantuan bagi yang terkendala bencana yang ada di wilayah Tapanuli Utara. Ini gebrakan yang luar biasa yang kita harapkan masyarakat Tapanuli Utara bisa memanfaatkan,” tuturnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VII juga mendengarkan pengalaman sejumlah masyarakat penerima KUR. Para penerima manfaat menyampaikan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut membantu memenuhi kebutuhan modal dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha mereka.
Bambang berharap kemudahan dalam penyaluran KUR kepada masyarakat dapat terus dipertahankan dengan tetap memastikan pembiayaan diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, terbukanya akses permodalan menjadi faktor penting agar manfaat program KUR dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya pelaku usaha produktif yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program KUR agar mampu memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas petani dan perajin, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
