BANDA ACEH, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama meminta pemerintah mempercepat peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Rendahnya tingkat imunisasi dinilai perlu segera ditangani karena dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya bisa dicegah melalui vaksinasi, termasuk campak dan rubela.
Ade menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi IX DPR RI menerima sejumlah aspirasi dan laporan mengenai berbagai persoalan di sektor kesehatan, salah satunya berkaitan dengan rendahnya cakupan imunisasi anak.
“Masih rendahnya cakupan imunisasi bagi bayi dan anak di Aceh disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penolakan sebagian masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga faktor lainnya. Padahal imunisasi sangat penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin,” ujar Ade.
Menurutnya, bayi dan anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap memiliki risiko lebih tinggi terserang penyakit ketika memasuki usia balita maupun usia sekolah. Oleh sebab itu, penguatan program imunisasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan strategi promotif dan preventif di bidang kesehatan.
Ade mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi IX DPR RI, sepanjang 2025 terdapat sekitar 5.200 suspek campak di Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 kasus telah terkonfirmasi.
Sementara itu, selama periode Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 724 suspek campak dengan 120 kasus terkonfirmasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penyakit campak masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan serius.
Ade menyebut sekitar 93 persen kasus campak yang terkonfirmasi terjadi pada anak-anak yang belum pernah memperoleh imunisasi. Selain itu, dalam periode 2021 hingga 2025, tercatat lebih dari 281 ribu anak di Aceh belum pernah mendapatkan satu dosis imunisasi.
Menurutnya, data tersebut memperlihatkan pentingnya langkah percepatan untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Aceh. Percepatan juga perlu dilakukan terhadap imunisasi Measles-Rubella (MR), yang cakupannya hingga saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional.
Di tengah persoalan tersebut, Ade mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang selama lima tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan itu membuat Aceh mampu mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat hanya diukur berdasarkan besarnya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif atau pengobatan.
“Kita mengapresiasi Pemerintah Aceh yang telah mempertahankan Universal Health Coverage. Namun jangan hanya fokus pada hilir, yaitu pengobatan. Hulunya juga harus diperkuat melalui peningkatan cakupan imunisasi agar risiko kesakitan dan kematian bayi maupun anak dapat ditekan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain persoalan imunisasi, Ade menilai pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Aceh juga masih perlu ditingkatkan. Ia berharap pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan dapat memperkuat berbagai program promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi, Ade mendorong pemerintah melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi secara menyeluruh. Pelibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memahami manfaat imunisasi berdasarkan informasi yang benar.
Ade mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi keliru mengenai imunisasi yang beredar melalui media sosial.
“Perlu ada informasi yang utuh mengenai imunisasi, mulai dari proses pembuatannya hingga manfaatnya. Masyarakat jangan hanya menerima informasi yang belum tentu benar dari media sosial. Karena imunisasi bukan hal baru dan telah menjadi program kesehatan yang diterapkan di banyak negara,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan pendampingan secara khusus kepada daerah-daerah yang tingkat cakupan imunisasinya masih rendah. Langkah tersebut diperlukan agar target imunisasi nasional dapat dicapai sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi bayi dan anak.
Ade memastikan seluruh temuan, data, serta aspirasi yang diperoleh Komisi IX DPR RI selama kunjungan kerja di Aceh akan dibawa ke dalam rapat bersama Kementerian Kesehatan. Temuan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mendorong tindak lanjut kebijakan di bidang kesehatan.
“Kami berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan sehingga langkah-langkah percepatan imunisasi di Aceh dapat segera dilakukan demi melindungi kesehatan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
