JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Bahtra mengatakan pandangan yang disampaikan diplomat senior seperti Dino merupakan masukan yang baik dalam memperkaya diskursus publik mengenai arah dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, ia menilai diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat disederhanakan hanya melalui komunikasi virtual seperti pertemuan daring atau percakapan telepon.
Menurut Bahtra, dalam praktik hubungan internasional, diplomasi tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar Indonesia, membuka peluang kerja sama, serta menyelesaikan berbagai negosiasi yang membutuhkan interaksi langsung antar pemimpin negara.
“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujar Bahtra dalam keterangan resmi, Senin (1/6/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu juga menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukanlah perjalanan personal seorang kepala negara. Dalam setiap lawatan, presiden membawa delegasi nasional yang terdiri atas unsur pemerintah, BUMN, hingga pelaku usaha untuk memperjuangkan berbagai kepentingan strategis Indonesia di tingkat global.
Sebagai contoh, Bahtra menyoroti hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan komersial senilai sekitar US$3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.
“Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahtra.
Terkait biaya kunjungan luar negeri presiden, Bahtra menilai masyarakat memiliki hak untuk meminta transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan anggaran negara. Namun, menurutnya, evaluasi terhadap kunjungan tersebut juga perlu mempertimbangkan manfaat dan hasil yang diperoleh Indonesia, bukan semata-mata melihat besaran biaya yang dikeluarkan.
