JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi serta pelaku industri perfilman di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut difokuskan pada pendalaman mekanisme distribusi dan penayangan film nasional di jaringan bioskop Indonesia.
Dalam forum tersebut, Rahayu meminta pandangan komprehensif dari para pelaku industri, khususnya pengelola jaringan bioskop dan asosiasi perfilman, terkait sistem distribusi film yang saat ini berlaku. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang adil dan seimbang tanpa merugikan pihak manapun.
“Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional meminta penjelasan dari asosiasi dan pengelola layar lebar mengenai mekanisme penayangan film di bioskop. Kami ingin mengetahui apakah ada kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap film nasional,” ujar Rahayu.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut pendekatan ekonomi hybrid, yakni tidak sepenuhnya kapitalistik maupun sosialis. Oleh karena itu, negara dinilai perlu hadir untuk menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pasar, termasuk dalam industri perfilman nasional.
Dalam konteks tersebut, Rahayu juga menyoroti peran BUMN seperti PT Produksi Film Negara (PFN) yang dapat menjadi instrumen strategis negara dalam memperkuat ekosistem perfilman, termasuk melalui rencana pengembangan jaringan bioskop guna menambah jumlah layar bagi film nasional.
“Permasalahan utama yang kita hadapi adalah keterbatasan layar. Produksi film nasional terus meningkat, namun jumlah layar yang tersedia belum mampu mengakomodasi semuanya,” jelasnya.
Berdasarkan data industri, produksi film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2023, jumlah film nasional yang dirilis mencapai lebih dari 200 judul, sementara total layar bioskop di Indonesia masih berada di kisaran 2.000 hingga 2.500 layar, yang sebagian besar dikuasai oleh jaringan besar seperti Cinema XXI, CGV Cinemas, dan Cinépolis.
Kondisi tersebut, menurut Rahayu, memicu kompetisi ketat antara film nasional dan film impor yang umumnya memiliki dukungan distribusi serta pemasaran yang lebih kuat. Ia juga menyoroti adanya perjanjian bisnis antara jaringan bioskop dengan distributor asing yang berpengaruh terhadap komposisi film yang ditayangkan.
Meski demikian, Rahayu mengapresiasi berkembangnya bioskop di daerah yang secara khusus mengangkat film lokal. Ia menilai hal tersebut sebagai peluang strategis untuk memperluas akses sekaligus memperkuat identitas budaya daerah melalui industri perfilman.
“Ke depan, kita perlu mendorong lahirnya lebih banyak bioskop dengan skala beragam, termasuk yang fokus pada film lokal. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri,” ujarnya.
Selain itu, Rahayu juga meminta transparansi dari pihak bioskop terkait sistem kurasi dan distribusi layar, termasuk alasan perbedaan jumlah layar yang diberikan kepada masing-masing film.
“Kami ingin mendapatkan gambaran mengenai persentase film nasional yang tayang serta bagaimana sistem kurasi dilakukan. Misalnya, mengapa satu film mendapat 20 layar, sementara yang lain bisa mencapai 50 layar. Ini penting agar kami memahami dinamika di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa aspek pemasaran film juga menjadi perhatian Panja, meskipun tidak seluruhnya harus diatur dalam undang-undang. Penguatan regulasi turunan dinilai dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem distribusi film yang lebih adil dan berimbang.
Hasil pendalaman ini selanjutnya akan dirumuskan sebagai rekomendasi Panja Komisi VII DPR RI dalam memperkuat kebijakan nasional di sektor perfilman, khususnya guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan film nasional di tengah persaingan global.
