KABUPATEN BOGOR, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti keterbatasan jumlah dan fasilitas penyuluh kehutanan yang dinilai memiliki peran penting sebagai ujung tombak pendampingan masyarakat di sektor kehutanan. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Kabupaten Bogor, dalam kegiatan Temu Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan, Selasa (31/3/2026).
“Idealnya satu desa hutan memiliki satu penyuluh. Saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, fasilitas kurang, dan sistem yang berjalan masih top-down, belum berbasis kebutuhan daerah,” jelas Endang.
Menurutnya, peran penyuluh sangat vital dalam memastikan keberhasilan program kehutanan berbasis masyarakat, namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kendala, baik dari sisi jumlah tenaga maupun dukungan fasilitas. Karena itu, ia mendorong adanya sistem penghargaan (reward and punishment) bagi petani hutan yang mampu mengembangkan inovasi lokal guna meningkatkan produktivitas dan kreativitas di sektor kehutanan.
Sebagai langkah strategis, ia juga mengusulkan penyusunan grand strategi kehutanan jangka panjang hingga 25 tahun ke depan agar kebijakan kehutanan memiliki arah yang berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Kita butuh strategi besar yang kuat dan berkelanjutan, agar pengelolaan hutan tidak berubah-ubah setiap ganti menteri,” tegasnya.
Selain itu, Endang menekankan pentingnya penguatan arah kebijakan nasional melalui PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) sebagai pengganti GBHN agar pembangunan sektor kehutanan memiliki arah yang jelas dan konsisten. Ia juga menyoroti kondisi luas kawasan hutan Indonesia yang saat ini dinilai belum ideal karena baru sekitar 17 persen dari luas wilayah, sementara idealnya mencapai 30 persen.
“Seharusnya hutan kita mencapai 30 persen dari luas wilayah, namun saat ini baru sekitar 17 persen. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita kejar bersama,” pungkasnya.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, penyuluh, peneliti, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan di Indonesia.
