TOKYO, FraksiGerindra.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para pengusaha Jepang pada acara Business Forum Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka mempersilakan pengusaha Jepang untuk melaporkan langsung berbagai kendala investasi yang dihadapi di Indonesia melalui berbagai jalur resmi.
“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa dirinya menerapkan pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan investasi, bahkan menyebut peran presiden modern layaknya CEO negara yang harus mampu merespons dan menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat.
“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.
Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan hambatan investasi atau de-bottlenecking task force, yang berfungsi menangani berbagai persoalan seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.
“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini,” jelasnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat investasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global.
“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, mengingat waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia modern.
“Kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan waktu. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu secara efisien,” ucapnya.
Presiden Prabowo juga mengajak para pelaku usaha Jepang untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia melalui penggabungan kekuatan teknologi dan pengalaman Jepang dengan sumber daya serta potensi pasar Indonesia.
“Saya percaya bahwa kita harus bekerja sama. Kita telah bekerja sama. Peningkatan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang akan membuka peluang baru. Inilah saat yang tepat untuk memperdalam kerja sama kita. Kami siap dan ingin melangkah maju,” pungkas Prabowo.
