JAKARTA, FraksiGerindra.id – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan perlunya langkah yang strategis dan konsisten dalam mendorong reformasi penegakan hukum di Indonesia. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam rapat pembahasan agenda reformasi hukum bersama perwakilan Wakil Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Selasa, (18/11/2025).
Bimantoro menjelaskan bahwa Kejaksaan memegang posisi kunci dalam memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan secara objektif, profesional, dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Ia menilai Kejaksaan perlu memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik, terutama terkait isu-isu yang muncul di ruang publik saat penanganan perkara berlangsung.
Menurutnya, konsistensi antara dugaan awal yang disampaikan kepada publik dengan hasil pembuktian di persidangan sangat penting untuk mencegah keraguan dan spekulasi. “Masyarakat berhak mendapatkan proses hukum yang transparan, bebas dari intervensi pribadi, kelompok, maupun intervensi politik,” tegasnya.
Ia juga mendorong Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset tindak pidana, termasuk optimalisasi pengembalian kerugian negara. Bimantoro menilai bahwa upaya pemulihan aset membutuhkan sistem tata kelola yang lebih modern, terukur, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat nyata bagi publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan kualitas aparatur Kejaksaan sebagai fondasi menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks. Ia meminta Kejaksaan memperluas program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta memperkuat sertifikasi keahlian bagi para jaksa. “Perkembangan hukum yang progresif menuntut SDM yang adaptif dan memiliki kompetensi khusus. Modernisasi penegakan hukum tidak akan tercapai tanpa peningkatan kapasitas aparaturnya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bimantoro menegaskan komitmen Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mendorong reformasi penegakan hukum yang lebih kredibel, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kami berharap Kejaksaan terus memperkuat integritas kelembagaan agar kepercayaan publik terhadap proses hukum semakin meningkat,” pungkasnya.
