MAKKAH, FraksiGerindra.id — Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menghadirkan sejumlah perubahan dalam layanan jemaah Indonesia, mulai dari penerapan sistem berbasis kartu Nusuk, penempatan hotel yang lebih dekat dengan pusat ibadah, hingga pengelolaan pergerakan jemaah yang dinilai lebih tertib selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, menilai berbagai pembaruan tersebut menjadi salah satu capaian awal Kementerian Haji dan Umrah yang untuk pertama kalinya mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara penuh.
“Yang paling terasa sekarang penataan jemaah jauh lebih mudah. Dari mulai pemberangkatan, hotel, sampai mobilisasi semua lebih tertib,” kata Abdul Wachid di Jamarat, Mina, Makkah, Kamis (28/5/2026).
Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah penggunaan kartu Nusuk dan tasreh sebagai identitas sekaligus instrumen pengelolaan layanan jemaah. Melalui sistem tersebut, jemaah dapat mengetahui lokasi hotel, kelompok terbang (kloter), hingga kelompok layanan sejak awal kedatangan di Arab Saudi.
Menurut Abdul Wachid, sistem tersebut memberikan dampak positif terutama bagi jemaah lanjut usia dan keluarga yang sebelumnya kerap terpisah saat proses penempatan akomodasi.
“Sekarang satu kabupaten bisa satu hotel. Keluarga dan pendamping juga bisa bersama. Ini seperti kampung pindah ke Tanah Suci,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Pada aspek akomodasi, Timwas DPR RI juga mencatat peningkatan kualitas layanan. Tahun ini sekitar 5.000 jemaah reguler Indonesia untuk pertama kalinya menempati hotel berbintang lima di Madinah, sementara jemaah lainnya ditempatkan di hotel bintang tiga dan empat yang lokasinya relatif dekat dengan Masjid Nabawi.
Menurut Abdul Wachid, kedekatan hotel dengan pusat ibadah memberikan manfaat besar karena membantu mengurangi kelelahan fisik jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah.
Selain akomodasi, kualitas konsumsi juga dinilai mengalami perbaikan. Menu makanan yang disajikan disebut lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, baik dari sisi variasi lauk maupun kualitas bahan makanan.
“Rasa Indonesia banget. Ada ikan, telur, daging, buah-buahan, dan gramasi makanannya juga cukup,” katanya.
Transformasi layanan juga terlihat pada fase Armuzna. Timwas DPR RI menilai sistem pengaturan keberangkatan bus menuju Arafah berjalan lebih disiplin sehingga mampu mengurangi penumpukan jemaah yang sebelumnya kerap terjadi.
Petugas disebut hanya memberangkatkan jemaah ketika armada telah siap di lokasi penjemputan, sehingga proses mobilisasi berlangsung lebih teratur dan lancar.
Meski demikian, Abdul Wachid mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait keterlambatan armada bus saat perpindahan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina.
“Memang ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tetapi akhirnya tertolong jam tujuh pagi. Ini nanti jadi bahan evaluasi,” katanya.
Selain persoalan transportasi, kepadatan tenda di Arafah dan Mina juga menjadi perhatian Timwas DPR RI. Karena itu, DPR mendorong peningkatan kualitas layanan dari paket D menjadi paket C guna memberikan kapasitas dan kenyamanan yang lebih baik bagi jemaah.
Abdul Wachid juga mengungkapkan bahwa DPR mengusulkan penerapan kontrak jangka panjang untuk hotel, katering, dan syarikah hingga lima tahun agar kualitas pelayanan lebih stabil, mudah diawasi, dan memiliki standar evaluasi yang jelas.
“Kalau kontraknya panjang, kualitas bisa dijaga. Kalau tidak sesuai, bisa langsung didiskualifikasi,” ujarnya.
Menurutnya, usulan tersebut dapat menjadi solusi transisi untuk meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia sambil menunggu realisasi pembangunan Kampung Haji Indonesia yang tengah direncanakan pemerintah.
