Berita Parlemen

Titiek Soeharto Dorong Pembentukan BUMN Khusus Pakan dan Pemerataan Pabrik di Luar Jawa

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto beserta rombongan meninjau pembenihan ikan gabus haruan20261114104054

BANJAR, FraksiGerindra.id — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, mendorong pemerintah mempercepat pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani produksi dan distribusi pakan ternak serta ikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi tingginya biaya produksi yang dihadapi peternak dan pembudidaya ikan, sekaligus mendukung penguatan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Titiek menjelaskan bahwa pembentukan BUMN khusus pakan diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pasokan dan distribusi pakan secara nasional. Menurutnya, keberadaan badan usaha tersebut diperlukan agar kebutuhan pakan bagi sektor peternakan dan perikanan budi daya dapat ditangani secara lebih terarah.

“Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan,” ujar Siti Hediati kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, persoalan tingginya harga dan ketersediaan pakan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan para peternak maupun pembudidaya ikan kepada Komisi IV DPR RI. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah penanganan yang lebih konkret agar keberlanjutan usaha masyarakat tetap terjaga.

“Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani,” tegasnya.

Selain mendorong pembentukan BUMN khusus, Titiek menekankan pentingnya pemerataan lokasi pembangunan pabrik pakan di berbagai wilayah Indonesia. Ia berharap fasilitas produksi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga dikembangkan di Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur.

Pemerataan tersebut dinilai penting untuk mendekatkan pusat produksi dengan wilayah peternakan dan perikanan budi daya, sehingga distribusi pakan dapat menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah secara lebih efisien.

“Kalau bisa nanti pabrik-pabrik pakannya tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, gitu, Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan-pakan daripada ternak dan ikan ini,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Titiek berharap rencana pembentukan BUMN khusus pakan dapat segera direalisasikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, dan Danantara, untuk membahas pembentukan badan usaha tersebut.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar pengembangan industri pakan nasional dapat dilakukan secara terencana dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya peternak serta pembudidaya ikan.

Di samping pembentukan BUMN, Komisi IV DPR RI juga berencana mengusulkan kebijakan subsidi pakan kepada pemerintah. Titiek menilai dukungan tersebut perlu dipertimbangkan mengingat pakan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam kegiatan peternakan dan perikanan budi daya.

Ia berharap mekanisme subsidi pakan dapat dikembangkan sebagaimana kebijakan subsidi pupuk di sektor pertanian, sehingga biaya produksi masyarakat dapat ditekan dan produktivitas usaha semakin meningkat.

“Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan,” ungkapnya.

Usulan tersebut sejalan dengan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam diskusi bersama pemangku kepentingan sektor perikanan. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta perwakilan pembudidaya dan penyuluh perikanan.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan penyuluh perikanan mengungkapkan bahwa biaya pakan dapat mencapai hampir 85 persen dari keseluruhan biaya produksi pembudidaya ikan. Tingginya ketergantungan terhadap pakan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan usaha, terutama ketika harga jual hasil budi daya tidak mengalami peningkatan.

Para penyuluh juga menyampaikan bahwa harga pakan telah mengalami kenaikan sebanyak empat kali sepanjang tahun 2026. Sementara itu, harga jual ikan relatif tidak mengalami penyesuaian, sehingga kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap pendapatan dan kemampuan usaha para pembudidaya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra turut mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan subsidi pakan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan usaha perikanan budi daya.

Menurut Ketut, bantuan sarana dan prasarana budi daya yang diberikan pemerintah belum tentu mampu memberikan manfaat jangka panjang apabila tidak disertai dukungan terhadap kebutuhan operasional, terutama ketersediaan pakan dengan harga terjangkau.

“Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi,” papar Ketut.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPR RI karena keberhasilan program bantuan perikanan tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas awal, tetapi juga kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan produksi secara berkelanjutan.

Selain membahas persoalan pakan, Titiek Soeharto turut mengapresiasi capaian BPBAT Mandiangin dalam pengembangan pembenihan berbagai jenis ikan lokal. Ia menilai kemampuan balai tersebut dalam membudidayakan ikan gabus dan ikan belida merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan.

“Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida,” tambahnya.

Menurut Titiek, keberhasilan BPBAT Mandiangin perlu didukung melalui penguatan kelembagaan dan perluasan fasilitas pembenihan di berbagai wilayah. Ia menyoroti bahwa balai tersebut merupakan satu-satunya unit pelaksana teknis (UPT) sejenis di Kalimantan yang melayani kebutuhan pengembangan perikanan budi daya di seluruh kawasan tersebut.

Karena itu, Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertimbangkan penambahan UPT di sejumlah provinsi untuk memperkuat layanan pembenihan, pendampingan teknis, dan pengembangan usaha perikanan masyarakat.

“Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa saat ini UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tersebar di 15 lokasi di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru untuk memperluas jangkauan pelayanan dan mendukung pengembangan sektor perikanan budi daya di berbagai daerah.

Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memberikan perhatian terhadap penguatan sektor perikanan budi daya, baik melalui dukungan regulasi, penganggaran, kelembagaan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan sektor perikanan perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan usaha, serta memperkuat daya saing hasil budi daya nasional.

Komisi IV DPR RI juga akan terus mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem perikanan yang lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi para pembudidaya.

Melalui pembentukan BUMN khusus pakan, pemerataan fasilitas produksi, serta usulan subsidi pakan, Titiek berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi peternak dan pembudidaya ikan dapat ditangani secara lebih terintegrasi, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target swasembada pangan nasional.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *