MANGGARAI BARAT, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Wihadi saat memimpin agenda audiensi Badan Anggaran DPR RI bersama Gubernur NTT, para bupati dan wali kota se-NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026).
Menurut Wihadi, kunjungan kerja Banggar DPR RI ke NTT bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan fiskal nasional.
Dalam pemaparannya, Wihadi menyampaikan bahwa perekonomian NTT menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,14 persen pada 2025 dan kembali meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
“Namun demikian, struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat daerah ini rentan terhadap perubahan iklim serta gangguan ketahanan pangan,” ujar Wihadi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan NTT dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Prioritas tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Fokus pembangunan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Wihadi juga menyoroti percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program pengentasan kemiskinan.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk Provinsi NTT sebesar Rp29,78 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,21 triliun.
“Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu,” jelas Wihadi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menjalankan berbagai program strategis di NTT, di antaranya pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah yang mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang sekitar 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar, serta penguatan ketahanan pangan melalui target pengadaan satu juta ton jagung secara nasional.
Menurut Wihadi, efektivitas pelaksanaan berbagai program tersebut sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi.
“Efektivitas pemanfaatan TKD dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi daerah masih terjaga dengan baik. Menurutnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di NTT menunjukkan tren yang relatif stabil.
“Kami terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adidoyo.
Di sisi lain, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Melki.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” pungkasnya.
Banggar DPR RI menegaskan bahwa seluruh masukan, data, dan isu strategis yang diperoleh selama kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan fiskal nasional guna mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
