KENDARI, Fraksigerindra.id — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil), Bahtra Banong langsung bergerak cepat usai dilantik jadi di Komisi XI menggantikan Harus Saleh.
Terhitung baru genap sebulan dilantik yakni pada 14 Juni lalu, Bahtra Banong kini tancap gas melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di sejumlah lembaga vertikal yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (14/7/2022).
Usai menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah perbankan wilayah Sultra, politisi muda Partai Gerindra itu menyambangi kantor BPKP Sultra, BPS Sultra, BPK Kendari, BI Sultra, Kantor Bea Cukai Kendari dah KPP Pratama Kendari.
Melalui Kunker tersebut, Bahtra Banong mendengarkan penjelasan dari masing-masing pimpinan unit sebagai mitra kerja terkait dengan pengelolaan, target dan penerimaan negara, penganggaran, sarana dan prasarana, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah, hingga strategi pengawasannya.
Bahtra Banong mengawali Kunker hari ini dengan menyambangi Kantor BPKP Sultra. Di lembaga tersebut, dipaparkan terkait pengawasan kebijakan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
“Hari ini kita bertemu dengan BPKP, karena memang BPKP ini jangkauannya memang sampai ke pelosok-pelosok. Dan tadi kita sudah mendengarkan bahwa tugas pokok mereka selain pengawasan mereka juga melakukan semacam model pendampingan,” ujar Bahtra.
Bahtra menekankan agar BPKP melakukan pengawasan yang super ketat terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD.
“Jangan sampai tak tepat sasaran. Karena untuk mengelola anggaran itu butuh SDM yang memadai, dan itu butuh pengawasan yang ketat,” ucapnya.
Selain itu, Bahtra juga meminta BPKP mengawasi penggunaan dana PEN yang akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan publik.
“Apalagi sudah ada kepala daerah yang menjadi tersangka, (dana PEN),” katanya.
Bahtra juga kunjungi BPS Sultra yang membidangi terkait pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik.
ari hasil pertemuan dengan Kepala BPS, hal krusial yang disampaikan adalah persoalan data dasar yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun, sehingga meminta BPS agar melakukan perbaikan data tersebut.
“BPS ini kan sebagai muara. Kadang-kadang dijadikan acuan oleh kementerian lain soal pendataan. Makanya, kalau petugas sensus turun ke bawah, jangan asal-asalan melakukan pendataan,” pintanya.
Selanjutnya dalam kunjungannya ke BPK, Bahtra menanyakan terkait pemberian predikat penggunaan keuangan daerah seperti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan kepada pemerintah daerah.
“Saya meminta kepada BPK, harus ada tindak lanjut. Jangan hanya dikasih status WTP atau WDP tapi tidak ada tindak lanjut. Harus kongkrit (tindak lanjut),” tegasnya.
Sedangkan saat menyambangi Kantor Bank Indonesia, Bahtra meminta pihak BI agar tak hanya fokus pada sektor UMKM untuk bertumbuh kembang, tetapi harus mewujudkan kemandirian pangan, sehingga tak hanya menjadi slogan.
“Saya minta BI untuk terlibat dalam membantu teman-teman, baik UMKM yang fokus pada sektor pangan ini, maupun teman-teman lain yang bergerak di sektor pangan, sehingga kita dapat mewujudkan kemandirian pangan,” harapnya.
Dalam kunjungannya ke KPP Pratama Kendari, Bahtra meminta agar tak membiarkan perusahaan-perusahaan nakal, khsusunya yang bergerak di sektor pertambangan.
“Jangan sampai sudah memberangkatkan atau menjual sekian tongkan, tapi menbayar pajak yang tak sesuai. Dan hal itu harus dikejar, supaya penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat,” tegasnya.
“Termasuk berapa persen sumbangsih (perusahaan tambang) terhadap daerah. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena tadi pihak KPP mengaku masih ada sejumlah perusahaan yang belum tertib,” tambahnya.
Terkahir, Kunker hari ini Bahtra menyambangi Kantor Bea Cukai Kendari. Koordinator MPK PB HMI ini berharap agar penindakan dapat terus ditingkatkan.
“Saya lihat tadi jumlah yang paling besar penindakan itu masih di sektor rokok yah, kemudian ada Miras dan ganja yang ternyata masih marak peredarannya di Sultra,” tutupnya.
