JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IV DPR, TA Khalid, menegaskan harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram harus benar-benar diterima petani, bukan hanya menjadi angka formalitas. Khalid menilai komitmen ini sebagai bentuk pengawalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Harapan kita jelas, Rp6.500 ini bukan hanya harga masuk Bulog saja, tapi harga yang diterima petani. Jangan sampai petani dirugikan karena tengkulak membeli lebih rendah,” kata TA Khalid dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
Legislator Fraksi Gerindra itu menilai komitmen pemerintah merupakan bentuk pengawalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan harga tersebut harus berlaku di seluruh rantai distribusi, bukan hanya saat Bulog membeli gabah.
Khalid menjelaskan kehadiran panitia kerja (panja) DPR bertujuan mengawasi sekaligus mendorong agar sistem distribusi tidak merugikan petani. Ia juga menegaskan program yang ditekankan presiden, terutama terkait padi dan jagung, harus sampai kepada masyarakat.
Menurutnya, kebijakan harga yang adil penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus stabilitas pangan nasional. “Kalau petani tidak mendapat harga yang layak, mereka bisa enggan menanam padi lagi. Padahal, pangan kita sangat bergantung pada produksi petani lokal,” imbuhnya.
